Muhammad Said**
Ekonomi, apapun landasan ideologis yang mendasarinya (Kapitalisme atau Sosialisme), memiliki tujuan yang sama, pemenuhan kesejahteraan. Persamaan tujuan yang hendak dicapai tidak berarti menyiratkan cara, pendekatan dan instrumen yang sama dalam mencapainya.
Kesejahteraan atau well being of the society merupakan salah the ultimate goal dalam setiap sistem ekonomi. Ada yang berusaha mencapainya kesejahteraan dengan pendekatan memberi kebebasan pada pasar agar pasar berjalan tanpa intervensi negara. Jika terjadi persoalan dalam mekanisme pasar, maka diyakini akan ada tangan tersembunyi (invisiable hand) yang memperbaikinya. Keyakinan ini diaplikasilan dalam sistem ekonomi kapitalisme.
Ada pula yang mengedepankan peran negara sebagai agen untuk memobilisasi dan mengakumulasi semua income personal untuk didistribusikan kepada seluruh anggota masyarakat berdasarkan kebutuhan seperti yang diterapkan di negara-negara Eropa yang masih menganut sistem ekonomi sosialisme.
Namun dalam perkembangan terkini, kami mengamati bahwa di negara-negara yang memganut sistem kapitalisme dalam kenyataannya tidak kurang jiwa sosialnya dan perhatian terhadap kepentingan masyarajat umum.
Sebagian di negara-negara Eropa semisal Belgia atau Uni Eropa lain yang masih menganut sistem Kapitalisme, ternyata memiliki perhatian terhadap kesejahteraan rakyat.
Belgia misalnya, walaupun tingkat ekonominya sudah sangat tinggi dengan tingkat pendapatan mayortitas masyarakat yang sudah tinggi pula, namun tidak menutup kenyataan sebagian masyatakat masih berada di bawah sub sejatera.
Terhadap mereka yang tergolong kategori ekonomi lemah, pemerintah yang dicap Kapitalis masih menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap rakyat yang tergolong ekonomi lemah.
Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat diwujudkan melalui pemberian izin dan fasilitas yang memadai bagi masyarakat untuk menggelar pasar murah selamat tiga hari berturut-turut setiap minggu, Jum’at- Ahad.
Wilayah Abatoar Brussels semula menjadi tempat penyembelihan hewan secara halal telah berkembang menjadi pasar besar yang menyiapkan kebutuhan masyarakat dengan harga sangat terjangkau.
Hal menarik lain kami temukan bahwa meskipun para pedagang membayar pajak, namun mereka benar-benar menikmati fasilitas dari pemerintah seperti renew (pembaharuan) lokasi pasar, tingkat kebersihan, fasilitas pengangkut dan pembuangan sampah dan sebagainya.
Pada bagian lain, kesejahteraan masyarakat disiapkan pemerintah melalui sarana lain berupa penyiapan sarana atau fasilitas lain sebagaimana layaknya warga masyarakat secara umum menikmatinya
Kendaraan roda empat, misalnya tidak saja dapat dinikmati oleh para begawan ekonomi, tetapi juga didesign dengan kualitas baik dan harga terjangkau bagi rakyat bawah. Fasilitas yang sama juga diberikan bagi mereka yang cacat. Tujuannya agar mereka dapat memikmati hidup sebagaimana mereka yang layak secara ekonomi menikmatinya.
Kita belum lagi mengungkap jaminan sosial diberikan pemerintah kepada rakyat untuk hari tua. Mereka yang telah berkontribusi waktu, tenaga dan pikiran untuk pembangunan negara. Kepada mereka negara memberikan jaminan selain dalam bentuk gaji dan jaminan pensiun.
Selain sistem di atas ada pula sistem yang mengkombinasikan instrumen kedua sistem tersebut yaitu memberi ruang kebebasan bagi swasta baik atas nama kelompok maupun individu dan peran negara seperti ekonomi Pancasila yang dahulu pernah digagas oleh Mubyarto, Dawam Rahardjo dan beberapa pemikir ekononi Indonesia.
Ekonomi Pancasila yang pernah menggeliat beberapa waktu silam dibangun di atas prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi pancasila sebenarnya berakar dari jiwa dan filosofi hidup masyarakat Indonesia dengan asaz kebersamaan dan kekeluargaan.
Sistem demokrasi Pancasila sinergitas antara nilai-nilai agama dan nasionalise Indonesia. Karena itu pula kata Pancasila oleh misalnya Prof. Mubyarto harus terus dilekatkan di belakang kata demokrasi sehingga menjadi demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi yang tumbuh dan berkembang berdasarkan tepo saliro, tenggang rasa dan kekeluargaan perdasarkan permusyawaratan yang berbeda secara dialektis dengan demokrasi liberal.
Pelekatan kata Pancasila sesudah kata demokrasi, menurut Mubyarto selain untuk menegaskan bahwa demokrasi tidak mengandung makna universal sebagaimana diusung demokrasi liberal moderen juga untuk menujulkan spesifikasi dan partikularitas ke Indonesiaan di tengah pluralitas dan universalitas demokrasi lain yang lepas dari kontrol nilai-nilai agama.
Itulah kenapa, Indonesia walaupun bukan negara agama, namun kehidupan masyarakat Indonesia dilandasi oleh prinsip-prinsip agama universal dan keyakinan yang majemuk, yang mencerminkan keanekaragaman (pluralitas) masyarakatnya.
Ketuhanan yang maha Esa sebagai fondasi pertama dalam pancasila mencerminkan prinsip ketauhidan dalam Islam.
Prinsip Ke-Tuhan-an yang Maha Esa juga merupakan salah satu prinsip filosofis dalam sistem ekonomi Islam. Sila ketuhanan ini menjadi prasyarat utama bagi para pelaku ekonomi secara khusus, eksekutif, legislatif, yudikatif dan anak bangsa pada umumnya untuk bisa mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Oleh karena itu, keadilan dan keadaban merupalan piranti suci agama sehingga keduanya mengandung nilai-nilai Ilahiah. Kedua nilai tersebut hanya dapat tegak secara baik dan sempurna melalui mereka yang kenal Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki relasi yang baik dan self awareness yang tinggi.
Demikian pula dengan kesejahteraan sebagai ending pembangunan ekonomi semua negara walaupun hakikat kesejahteraan itu dipersepsi secara berbeda oleh multi sistem.
Indonesia sebagai bangsa yang menganut agama yang plural memiliki kebutuhan hidup sejahtera secara komprehensive dibanding negara-negara sekular yang mengukur sejahtera dari tingkat affluant society secara materi, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan. Di Indonesia ukuran tersebut dilengkapi dengan kesejahteraan spiritual sehingga menjadi kesejahteraan secara material dan spiritual, kesejahteraan lahir dan bathin.
Ketimpangan dalam memandang hahekat kesejahteraan tidak saja melahirkan split personality, tetapi juga menjadi sumber anathema terjadinya suicide di kalangan masyarakat negara maju seperti Jepang, Korea dan Eropa.
Terpenuhinya kebutuhan spiritual di balik kebutuhan material memyebabkan masyarakat Indonesia memiliki daya tahan dan tingkat self control yang memadai walaupun secara ekonomi tidak masuk kategori affluant society, namun spiritual affluantnya masih mampu mengontrol mereka untuk tidak melakukan suicide (bunuh diri) atau bentuk kekerasan lain.
Kita berharap di tengah situasi ekonomi-politik negeri yang sedang mengalami turbulensi ini, spirit of Pancasila yang dijiwai oleh pluralitas agama dapat dikembalikan sebagaimana semula agar kesejahteraan rakyat benar-benra dijiwi oleh nilai keadilan dan keadaban (justice and civilized).Semoga.
(**Guru Besar Ekonomi Islam dan Sekretaris Program Doktor Perbankan Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: muhammad@uinjkt.ac.id)
