KASONGAN – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan, Sapta Tjita,S.Sos, berharap kepada semua anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sudah di lantik, agar memahami betul ketentuan wewenang baik itu secara prosedur maupun teknis.
Sehingga apa yang lalukan sesuai dengan kententuan-ketentuan yang berlaku, tidak menimbulkan konflik-konflik yang terjadi dan tidak melakukan hal yang mengarah ke tindak pidana pemilihan umum (pemilu).
“Saya ingatkan tolong dipahami wewenang yang diberikan dengan ketentuan itu sebagaimana, intinnya apa, kalau ini kita gunakan dan kita pahami berarti kita memposisikan diri sebagai pelayan, dan karena tugas-tugas sebagai penyelenggara itu sebagai pelayan demokrasi. Jadi sesuatu yang kita pahami betul ketentuan kewenangan baik itu secara prosedur maupun teknis, sehingga apa yang lalukan sesuai dengan kententuan-ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik yang terjadi,” tegas Ketua KPU Katingan Sapta Tjita, usai melantik 65 anggota PPK se-Kabupaten Katingan, di Gedung Salawah Kasongan, Kamis (16/11/2017) siang.
Menurut Sapta Tjita, jika hal tersebut berkaitan dengan teknis dan administrasi saja, masih bisa ditelaah terlebih dahulu apakah disengaja atau tidak. “Namun jika PPK ada yang melakukan hal mengarah ke tindak pidana, kita tidak akan mentolelirnya. Itu merupakan tanggung jawab sendiri atau pribadi masing-masing,” pungkasnya.
Anggota PPK yang telah diambil sumpahnya, selain berasal dari masyarakat biasa, ada juga yang bertatus Aparatur Sipil Negara (ASN). “Untuk ASN, seleksinya kita lakukan selektif dengan memperhatikan tugas-tugas mereka. Sehingga tidak sampai menggangu, saat yang bersangkutan bertugas menjadi PPK,” terangnya.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa tahun ini adalah tahun politik, karena memang tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan pelaksanan Pemilihan Legislatif dan terkait dengan hal itu diharapkan supaya semua masyarakat kabupaten katingan menjaga jangan sampai suhu atau situasi politik yang memang meningkat sekarang ini.
“Karena memang tidak bisa di pungkiri bahwa Pemilihan kepala daerah ini juga berimbas atau berpotensi untuk pemilihan legislatif nantinya. Sehingga jangan sampai hal-hal yang memang tidak perlu dilakukan, dikerjakan atau di ucapkan dan pada akhirnya di timbulkan sebuah pemahaman yang salah, bisa menimbulkan politik yang tidak kita inginkan bisa terjadi,” pungkasnya.
(ar/beritasampit.co.id)
