Pemerintah Hanya Mampu Biayai Pengerukan di Muara Mentaya

    SAMPIT – Kelancaran lalu lintas kapal di alur Sungai Mentaya belum lancar karena pemerintah pusat saat ini hanya mampu mendanai pengerukan lumpur di muara alur, sementara di bagian dalam alur masih terkendala.

    “Kita bersyukur karena setidaknya ini bisa memperlancar di muara. Tahun depan kita usulkan pengerukan di alur dalam yaitu sekitar depan Pos TNI AL,” kata Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sampit, Benny Noviandinudin di Sampit, Jumat.

    Tahun ini pemerintah mengucurkan dana APBN sekitar Rp34 miliar. Dana itu untuk mengeruk sekitar 500.000 meter kubik lumpur di ambang luar sepanjang 1,8 kilometer dengan lebar 60 meter dan kedalaman antara empat hingga lima meter.

    Saat ini pengerukan sudah berjalan sekitar delapan hari dan diharapkan berjalan lancar. Sesuai kontrak, pekerjaan dilaksanakan selama empat bulan.

    “Pendangkalan yang terjadi di beberapa titik itu memang sangat mengganggu lalu lintas kapal. Akibatnya, selama ini kapal yang hendak masuk atau keluar dari Pelabuhan Sampit harus menyesuaikan kondisi air pasang Sungai Mentaya agar tidak kandas,” ucap Benny.

    Nakhoda KM Leuser, Kaptep James Haba, mengakui pendangkalan di beberapa titik tersebut sangat mengganggu lalu lintas kapal, khususnya di kawasan sekitar Pos TNI AL. Dia meminta pemerintah memberi perhatian serius dengan segera mengeruk lumpur agar kapal bisa lewat setiap saat.

    “Keberangkatan kami selalu on time karena kalau terlambat keluar, kami akan kandas. Kalau itu lancar, saya yakin Sampit ini akan menjadi pusat bisnis yang luar biasa karena kapal akan bisa keluar-masuk kapan saja,” kata James.

    Akibat kendala itu, banyak kerugian yang terjadi karena aktivitas kapal menjadi terbatas, yakni hanya saat Sungai Mentaya pasang. Dia berterima kasih saat ini pengerukan dilakukan di muara alur, namun dia berharap pemerintah mengupayakan pengerukan juga segera dilakukan di dalam alur, khususnya di depan Pos TNI AL. (ant/030715/beritasampit.com)