DPRD Dukung Anggaran Pengayaan Instruktur LPK dan LKP

    Wakil Ketua DPRD Kotim, Parimus didampingi sejumlah anggota Dewan lainnya, menerima hasil permohonan dari perwakilan Mitra LKP dan LPK Kotim, usai kegiatan RDP.

    SAMPIT-Guna menunjang agar tenaga pengajar maupun pembina dari Lembaga Pelatihan Kerja (LKP) dan Lembaga Khusus Pelatihan (LKP) lebih berkualitas, sehingga mampu memberikan jaminan terhadap masyarakat yang menuntut ilmu melalui lembaga itu agar mampu bersaing dalam dunia kerja, DPRD Kotim, siap memberikan dukungan dalam hal bantuan anggaran pada 32 lembaga pelatihan yang di Kotim.

    Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang digelar lintas Komisi DPRD Kotim, yang digelar di ruang rapat DPRD bersama Mitra LKP dan LPK serta instansi pemerintah Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maupun DPC Himpunan Lembaga Pelatihan Swasta Indonesia (HILLSI) Kotim, Senin (4/4).

    Pada pertemuan itu, sejumlah perwakilan dari lembaga pelatihan menginginkan perhatian dari Pemerintah daerah lebih peduli dan membantu anggaran untuk pembinaan, seperti mengikuti uji kompetisi instruktur dengan menggunakan dana APBD.

    “Mutu tenaga instrukturt harusnya standar nasional, sehingga lembaga kita bisa bersaing di internasional. Dari 115 instruktur yang memiliki klasifikasi sertifikat instruktur baru 2 orang, yang 113 belum,‎ Bagaimana instruktur di Kotim bisa sertifikasi kalau dorongan bantuan Pemda setempat kurang, kita ingin bantuan dapat diperjuangkan tanpa menunggu bantuan dari pusat,” ungkap Sugianto, Ketua DPC HILLSI Kotim.‎

    Dengan adanya RDP ini seluruh perwakilan dari lembaga pelatihan sangat menginginkan, akan ada hasil yang membuat  dan perhatian pemerintah. “Seluruh pengelola Lembaga pelatihan di Kotim, yang memiliki sertifikasi penglola dari 32 Lembaga hanya 4 yang bersertifikasi, sedangkan 28 lainnya yang belum sertifikasi,” katanya.

    Sementara itu, menanggapi segala keinginan tersebut, DPRD sangat mendukung dan siap memperjuangkan agar Lembaga-Lembaga Pelatihan di Kotim mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah, dengan catatan, pihak pengelola juga bisa memberikan jaminan mampu menyiapkan instruktur handal yang mampu penciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing untuk dipersiapkan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).‎

    “Masalah klasik terutama pencari kerja kurang berkompeten dan porfesional, kita wajib mengembangkan dan menyimpulkan kesiapan instruktur-instruktur untuk bisa menyiapkan kemampuan pencari kerja. Kita minta Lembaga Pelatihan mampu memberikan pelatihan memenuhi untuk tenaga kerja yang dibutuhkan, jangan lagi paling banyak menjahit, sedangkan di sektor lainnya seperti perkebunan yang dibutuhkan belum ada, kita ingin bagaimana lembaga pelatihan bisa menambah daftar bidang tenaga kerja yang di perlukan,”terang Dadang H Syamsu mewakili dari Komisi III DPRD Kotim.

    Demikian juga ungkapan yang disampaikan Roy Lumban Gaol, yang meminta jika keinginan bantuan anggaran itu dipenuhi, pihak pengelola lembaga juga harus benar-benar siap memperhatikan anak didik yang dibina melalui lembaga pelatihan masing-masing, terutama bagaimana menjalin kerjasama pada pihak investor yang ada di Kotim ini, sehingga setelah lulus jaminan pekerjaan sesuai bidang yang dibutuhkan sudah ada.

    “Kita akan sama-sama berjuang mendorong pemerintah membantu lembaga pelatihan di Kotim ini, namun kami juga ingin, pihak Lembaga juga lebih jeli memberikan jaminan kerja pada anak didiknya. Di Kotim investor banyak, ajak mereka kerjasama, jadi ketika membutuhkan tenaga kerja tidak sulit lagi mencarinya, hanya tinggal menempatkan mereka yang telah terjamin dan teruji kualitasnya,” tegas Roy.

    Setelah melalui pembahasan yang cukup lama, akhirnya disimpulkan ada dua yang dikeluarkan DPRD untuk memberikan rekomendasi, yang kemudian akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.‎

    “Kita dari DPRD merekomendasikan, pertama Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja setuju menyiapkan anggaran ditahun 2017 yang mana akan disetujui tim anggaran DPRD Kotim, kedua saya meminta ketua Komisi III leding sektor untuk berkonsultasi ketingkat provinsi dan pusat untuk menindak lanjutinya,”‎ tandas Parimus, wakil Ketua DPRD Kotim, selaku pimpinan rapat. (bro/beritasampit.com)‎