Pengurukan dan semenisasi jalan menuju Water Park Wengga Metropolitan, jadi sorotan DPRD karena belum ada masuk dalam program anggaran tahun 2016 ini.
SAMPIT-Berdasarkan hasil lelang untuk peningkatan badan jalan untuk jalur Wengga Mentropolitan tahun 2016 ini, memang ada masuk dalam program anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp5 miliar, digabungkan dengan Jalan Wengga Agung dengan jarak yang pengaspalan sejauh dua kilometer.
Namun untuk peningkatan badan Jalan Wengga Metropolitan sendiri hanya jaraknya hampir satu kilometer sampai batas pintu gerbang kedua, artinya pengerjaan pembangunan tersebut belum sampai ke batas BundaranJelawat dan kawasan hiburan Water Park. Sedangkan sisanya peningkatan jalan dilakukan di Wengga Agung.
Sebelumnya, pengerjaan pengurukan jalan hingga semenisasi dari pintu gerbang kedua Wengga Metropolitan hingga ke Taman Hiburan Water Park, menjadi sorotan DPRD. Karena disinyalir pembangunan tersebut tidak masuk dalam program anggaran tahun 2016 ini, dan yang menjadi pertanyaan para wakil rakyat itu dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak ada, namun tiba-tiba programnya muncul di Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), tanpa diketahui maupun disetujui oleh DPRD.
“Masalah ini yang jadi pertanyaan kami, sebab kita tidak tahu datangnya program itu, tidak ada di RKA, tetapi tiba-tiba ada didalam DPA,” ungkap Jhon Krisli, Ketua DPRD Kotim.
Bagaimanapun, setiap program pembangunan yang masuk dalam APBD sudah seharusnya diketahui oleh DPRD. Sehingga wajar DPRD selaku lembaga yang juga berkewenangan terhadap anggaran mempertanyakan program yang muncul tanpa melalui pembahasan bersama, “Artinya program tidak melalui proses, dalam prinsip pembangunan ini sudah melawan hukum,” tegas Jhon.
Sementara, anggota Komisi IV DPRD Kotim, Hari Rahmad Panca Setia, juga menyayangkan adanya dugaan program yang bisa disebut proyek siluman, sebab tidak pernah dibahas bersama DPRD, tiba-tiba ada kegiatan pembangunan dan sudah berjalan.
“Kemungkinan masih banyak lagi proyek-proyek diduga siluman yang belum ketahuan, apa jadinya pemerintah kita ini, akan semakin buram kalau isinya siluman semua,”papar Hari.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi, memang sudah seharusnya DPRD bersikap tegas terhadap tindakan yang melanggar aturan tersebut, sebab jika tidak diungkap kebenarannya, maka kerugian akan lebih besar untuk pembangunan daerah ini.
“Kalau berpikir jelek sih, di kota aja berani seperti itu, apalagi yang dipedalaman. Sebetulnya banyaklah, bukan tahun ini saja, tetapi tahun sebelumnya juga ada indikasi yang sama,” tandas politisi dari Partai Hanura tersebut.
Sementara, rapat rasionalisasi yang sebelumnyadijadwalkan Kamis (12/5) tertunda dan akan dilanjutkan pada Jumat (13/5) ternyata belum bisa dilakukan, dan kembali di tunda sampai batas waktu yang ditentukan. Sebelumnya penundaan dilakukan DPRD karena meminta pihak eksekutif untuk mengumpulkan data laporan terkait dengan program pembangunan yang berjalan saat ini.(bro/beritasampit.com)
