Jainudin Karim
SAMPIT-Untuk sementara waktu, DPRD Kotim meminta pada pemerintah daerah agar rencana proyek pembangunan yang telah dianggarkan dan kawasan lahannya masih bermasalah dengan Hutan Produksi (HP) agar ditunda dulu pembangunannya.
“Kita mengingatkan, Jalan-jalan yang masuk dalam kawasan HP ditinjau ulang, kemudian dipertimbangkan agar kawasan clear and clean, yang sudha masuk dianggarkan agar ditunda untuk dijadikan Sisa Anggaran (Silpa),”ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Jainudin Karim.
Selaku mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengingatkan agar lebih selektif dalam pembangunan, dengan meminta jalan yang masuk dalam kawasan HP, HPK maupun HTI agar bisa diselesaikan secara bersama, sehingga tidak akan menjadi kendala lagi untuk pembangunan kedepannya.
Sementara itu, Hary Rahmad Panca Setia, Anggota Komisi IV lainnya mengungkapkan, sangat wajar kalau sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan melakukan kritikan, jika memang pembangunan yang dilaksanakan menyalahi aturan.
“Wajar kalau dewan dibilang bersikap cerewet, Bagaimana bisa meluruskan rencana pembangunan jika SKPD saja saling lempar pendapat, bagaimanapun meski berupaya membangun bergerak cepat, namun jangan sampai melanggar aturan,” tegas Hari.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli mengungkapkan pembangunan yang bersenggolan dengan kawasan HP, bukan hanya pada satu titik baik Desa Kuala Kuayan menuju Desa Penyahuan. Namun juga pembangunan lainnya seperti Jalan Desa Kandan, Desa Camba sampai ke Desa Palangan Kecamatan Kota Besi juga mengalami permasalahan yang sama.
“Proyeknya sudah dilaksanakan namun bermasalah dengan kawasan, demikian juga Jembatan Cempaga menuju Kecamatan Pulau Hanaut. Ada Rp. 2,5 miliar anggaran sudah berjalan kalau bisa di stop saja lelangnya biar tidak jadi masalah, demikian juga pembangunan lainnya yang bermasalah dengan kawasan Hutan kalau bisa dihentikan dulu,” tandas Jhon. (bro/beritasampit.com)
