SAMPIT-Setelah mempertimbangkan secara matang terhadap keluhan para pedagang yang ada di Kota Sampit, baik itu dari pedagang Pasar Sejumput, Mangkikit, Keramat maupun PPM, akhirnya pemerintah daerah mengambil kebijakan usai lebaran Idulfitri bulan Juli mendatang, seluruh pasar dadakan tidak diperbolehkan lagi buka di dalam Kota Sampit.
“Kita sudah diskusi dengan Disperindagsar, Camat, Lurah, Kepala Desa, RT dan RW untuk tidak mengizinkan pasar dadakan di dalam kota, kemungkinan besar kita beri kebijakan sampai habis lebaran ini. Kita juga sudah selidiki mereka berasal dari mana, kalau dari petani gak perlu jualan di pasar dadakan, jual saja di pasar subuh ada, jadi sama-sama membantu Pemkab dan pedagang,” ungkap Bupati Kotim, H Supian Hadi.
Terkait informasinya bahwa keberadaan pasar dadakan merupakan perintah dari kepala daerah yang memperbolehkan, dengan tegas dibantah Supian, meskidiakui bahwa pasar dadakan membantu masyarakat dalam berbelanja, namun karena keberadaannya juga tidak memberikan PAD bagi daerah, serta juga menuai kritikan dari ribuan pedagang yang berada di pasar fasilitas milik pemerintah, tentunya pemerintah juga harus mengambil langka tegas.
“Saya tidak ada memberikan perintah ada pasar dadakan itu, dan saya tidak ada memberikan perintah pada pihak Disperindagsar bahwa boleh pasar dadakan itu. Sebenarnya awal sangat terbantu masyarakat bisa berbelanja sore dan malam hari, saya akui itu, tetapi lama-kelamaan muncul keluhan pedagang dan harus kita tanggapi, karena pasar-pasar merupakan fasilitas pemerintah semua dan juga untuk penyumbang PAD,” kata SHD.
Supian mengakui, keputusan yang diambilnya ini memang kurang mengenakan dan pasti akan mendapat tanggapan yang miring dari siapapun, namun hal itu sudah menjadi resiko baginya, karena telah mempertimbangkan serta menanggapi keluhan beberapa ribu pedagang di Kota yang tidak menginginkan adanya pasar dadakan.
“Khusus di kota tidak ada lagi pasar dadakan, kalau ada yang perotes mereka juga silahkan mendapatkan protes dari ribuan pedagang lainnya,”tegasnya.
Sementara itu, sehubungan adanya larangan bahwa pasar dadakan tidak diperbolehkan lagi ada di sekitar dalam Kota, ditanggapi oleh sejumlah pedagang pasar dadakan, yang merasa kebijakan dengan menutup pasar dadakan, bukan merupakan solusi terbaik, apalagi mereka juga telah membayar tempat berjualan pada pihak yang mengaku sebagai pengelola pasar.
“Kita juga bayar, setiap lapak berfariasi, saya saja dengan lapak kecil ini bayar Rp7.500 perhari, belum lagi yang lapaknya besar, kalau dianggap tidak memberikan pendapatan daerah, kita tidak terima, karena kita bayar dengan petugas pengelola pasar, kalau memang tidak diperbolehkan berjualan, kenama kami juga ditarik bayaran”pungkas Salah seorang pedagang yang tidak ingin disebutkan namanya. (bro/beritasampit.com)
