SAMPIT – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimatan Tengah (Kalteng) telah menyosialisasikan terkait pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS).
Salah satunya danau Tumih, karena potensi kedepan sebagai kawasan objek wisata penangkaran buaya yang masih belum tergali di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS). Danau Tumih merupakan danau yang banyak menyimpan jenis berbagai ikan dan juga binatang buaya di dalamnya. Kenapa disebut Danau Tumih? Karena kawasan sekitar danau itu banyak tumbuh pohon-pohon tumih atau oleh masyarakat sekitar menyebut batang kayu tanah-tanah.
Danau Tumih yang terbilang masih alami berada di pusaran kawasan rimba Kecamatan MHS. Konon, cerita warga desa yang sedang berburu kijang kala memasuki kawasan danau sering melihat beberapa reptil buaya berjemur di pinggiran danau berpasir tersebut.
Camat Mentaya Hilir Selatan(MHS) Jumberi, SIP mengatakan, ketika dikonfirmasi Selasa(18/10) terkait sosialisasi pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan memaparkan, potensi yang perlu dikembangkan dan lestarikan adanya danau tumih di daratan beberapa desa diwilayahnya. Kawasan danau tumih kata Jumberi jaraknya hanya sekitar 13 kilometer dari jalan HM Arsyad KM 39, desa Jaya Kelapa. Sedangkan areal danau itu panjang sekitar 3 kilometer dan luasnya sekitar 150 hektare meliputi desa Jaya Karet, Basirih Hulu dan Jaya Kelapa.
Harapan kami pada sosialisasi itu mengiginkan, kepada para kepala desa yang bersangkutan agar memprioritaskan program bersama menggali aset potensi wisata kawasan konservasi dan rehabilitasi danau itu sebagai tempat penangkaran binatang buaya, “ Danau tumih satu-satu danau yang masih alami pantas kita jadikan aset wisata penangkaran buaya di Kecamatan ini dan buaya-buaya yang ganas di Sungai Mentaya kita pindahkan kepenangkaran tersebut. Setidak potensi konservasi kawasan obyek wisata membuat pilihan masyarakat pengunjung berwisata ke daerah selatan,”ujarnya di kantornya.
Sementara, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) melalui Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat Tehnologi Tepat Guna(UEM TTG), Candra Liana Dewi ketika dikonfimasi Selasa(18/10) usai sosialisasi itu mengatakan, sebenarnya nara sumbernya dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) padat kegiatan,namun karena kegiatan ini sudah dipersiapan disini, jadi kemaren kita tidak bisa menundanya. Yang pasti katanya, tujuan dari pengelolaan konservasi ini adalah kita ingin sama-sama menjaga, melestarikan wilayah konservasi yang ada di desa atau kecamatan kita.
Memang katanya, adanya potensi kawasan konservasi wajib kita pelihara menjadikan kawasan wisata alam danau tempat khusus penangkaran binatang buaya kedepannya. Apalagi Pemkab Kotim akan menggalakan wilayah selatan sebagai kawasan obyek wisata pantai yang pantastis bagi para warga nelayan desa Ujung Pandaran tersebut.
Kalau dikecamatan Samuda yang menjadi lintasan kawasan selatan ini juga ada menyimpan sebuah danau sebagai tempat konservasi wisata yang belum tergali. Seperti danau tumih yang disampaikan bapak camat tadi kata Candra Liana Dewi.
Menurutnya,pihak desa yang menjadi lintasan wilayah kawasan selatan itu harus memprogramkan salah satu kegiatan prioritas membangun obyek wisata desanya. Kita katanya, jangan hanya terpaku menunggu pihak dari pemerintah yang kadang ketersedian anggaran selalu terbatas.
Dia menyarankan, Mereka (desa) dululah yang harus berupaya menjadikan tempat konservasi ini berjalan, dan berbuatlah untuk bisa mengelola potensi-potensi yang ada dengan mereka yang ketersediaan anggaran. Kalau perlu katanya, mereka (desa) ajukan dengan pihak –pihak terkait yang memang memberikan dukungan dan bantuan. Dia mencontohkan, seperti desa Sumber Makmur, kita ada kerjasama dengan pihak Pelindo melalui program CSR nya. “ Program prioritas pengelolaan potensi wisata danau tumih pihak desa bisa mengajukan kepihak –pihak terkait lainnya yang memang membantu dan mendukung. BPMPD hanya memfasilitasi dan berkoordinasi dengan fihak ketiga yang mendukung tersebut,” ujar Candra Liana Dewi.
Sekedar diketahui, rapat sosialisasi itu tidak menghadirkan nara sumber dari BLH karena padatnya jadwal kegiatan. Sedang rapat bersama kepala desa dan aparatur lainnya hanya sebatas tanya jawab program yang diketahui pihak perwakilan BMPD yakni, pengelolaan BUMdes, pasar desa dan raskin. (mar/beritasampit.com)
