Jelang Pilkada Serentak 2017, Gubernur Se-Indonesia Bahas Dinamika Politik

    Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Dialog Terbuka bersama Gubernur se-Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).

     

    JAKARTA – Dalam rangka mencermati gelagat perkembangan dinamika nasional, khususnya perkembangan dinamika bidang politik, hukum dan keamanan menjelang Pilkada Serentak 2017 serta penguatan implementasi program Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI), Kementerian Dalam Negeri RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional dan Dialog Terbuka bersama Gubernur se-Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, Kamis (24/11).

    Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran hadir dalam Rakornas dan diskusi terbuka yang di moderatori langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo ini.

    Sementara sejumlah narasumber yang dijadwalkan hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Panglima TNI, Kepala  Kepolisian RI, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

    Mendagri mengatakan bahwa Rakornas dan diskusi ini sengaja dilakukan untuk memberi pemahaman kepada seluruh Gubernur di Indonesia mengingat Gubernur merupakan pemimpin yang langsung dipilih oleh rakyat.

    “Gubernur itu dipilih oleh rakyat, amanat rakyat. Pangkatnya bisa setiap saat berkomunikasi dengan presiden. Jadi, pertemuan ini bukan karena negara lagi genting,” jelas Mendagri dalam rilis yang di terima media ini

    Adapun empat pokok bahasan jelang Pilkada yang mengemuka dalam Rakornas dan diskusi kali ini, meliputi faktor gangguan alam seperti cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi dan banjir; faktor keamanan seperti terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak.

    “Faktor politik dan hukum seperti permasalahan daftar pemilih tetap serta faktor distribusi logistik yang terhambat, rendahnya partisipasi dan netralitas penyelenggara,”katanya.

    Mendagri menginstruksikan kepada para Gubernur dan wakil Gubernur yang hadir untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan guna mendeteksi potensi instabilitas yang dapat mempengaruhi dinamika politik menjelang Pilkada Serentak di 101 daerah di Indonesia pada Februari 2017 mendatang.

    Ia juga berharap dapat melakukan komunikasi dengan tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat guna meredam isu-isu yang dapat menggoyang keberagaman di Tanah Air.

    Sementara itu, dalam pembahasan yang melibatkan para narasumber, Menko Polhukam Wiranto menyinggung permasalahan seputar dinamika politik, hukum dan keamanan dalam negeri saat ini.

    Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo kembali mengingatkan kepada seluruh kepala daerah yang hadir untuk menggiatkan implementasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui program SABER PUNGLI.

    Pada sesi selanjutnya usai makan siang, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, masing-masing dijadwalkan membahas pengendalian stabilitas ekonomi di daerah serta langkah-langkah stabilisasi kondisi pertahanan dan keamanan dalam negeri menghadapi dinamika politik akhir-akhir ini.

    Masih seputar upaya menghadapi dinamika politik dalam negeri, Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan menyampaikan langkah-langkah yang diambil Kepolisian dalam rangka koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah suhu politik yang mulai menghangat saat ini.

    Sementara Kepala BIN Budi Gunawan dan Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius masing-masing akan mengemukakan tentang deteksi dini pencegahan instabilitas keamanan dalam negeri serta koordinasi tindak pidana terorisme dengan pemerintah daerah. (nata/beritasampit.com)

    (Visited 2 times, 1 visits today)