JAKARTA – Tenaga honorer juga memiliki peraanan penting dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara langsung. Sehingga dalam melakukan penataan birokrasi, hendaknya pemerintah jangan hanya memperhatikan Aparatur Sipil Negara (ASN) saja.
Akan tetapi, juga harus memperhatikan tenaga honorer. Menyikapi hal ini, Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Hamka meminta pemerintah, agar memperhatikan nasib para tenaga honorer.
“Dalam momentum penataan birokrasi, tentunya harus dilakukan secara lebih arif dan bijaksana. Jangan sampai hanya ASN saja yang diperhatikan, tetapi tenaga honorer yang masa kontraknya habis, jangan sampai diabaikan. Jangan sampai habis manis sepah dibuang,” kata Politikus PDI Perjuangan, Jumat (6/1/2016).
Rahmat juga menambahkan, penantaan ASN tentu harus melihat dengan berbagai aspek. Selain itu, juga harus ada model yang juga harus dilakukan, seperti bagaimana arah dari penataan tenaga honorer itu sendiri.
“Tentunya, harus ada kejelasan dan kepastian yang kita harapkan dalam revisi UU ASN ini. Hal tersebut, harus menjadi perhatian dan harus dirumuskan secara lebih detail agar ada Roadmap yang jelas terhadap reformasi birokrasi yg akan dilakukan,” pungkasnya. (raf/beritasampit.co.id)
