PULANG PISAU – Dalam upaya mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan pada musim kemarau kering tahun 2017 ini. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Dalam Rangka Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan sekaligus Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Kegiatan tersebut, dilaksanakan di Aula Bappeda Pulpis, Senin (20/2/17) kemarin. Dalam acara tersebut, turut dihadiri oleh beberapa elemen, seperti SKPD, Ketua DPRD Pulpis, Kapolres Pulpis AKBP Budi Satria Nasution SIK, Dandim 1011 / KLK, Camat se- Kabupaten Pulpis, Kepala Desa, Damang, Jajaran Polsek, LSM lingkungan serta Balakar 545 Kuala Kapuas.
Bupati Pulpis H Edy Pratowo Ssos MM, mengatakan kegiatan rapat tersebut merupakan salah satu langkah dalam pemantapan bagaimana semua elemen menyamakan persepsi dalam mencegah karhutla. “Kita ingin semua elemen satu persepsi saling bersinergi dalam mencegah terjadi karhutla di tahun 2017, sebab tahun ini diprediksi bakal terjadi musim kemarau kering,” ucap Edy Pratowo.
Berdasarkan keterangan dari BMKG Palangka Raya, pada bulan Juni mendatang ini curah hujan akan mengalami penurunan. Secara otomatis, akan memasuki musim kemarau kering. “Dari prediksi BMKG sudah menyampaikan bulan Juni, Juli dan Agustus mendatang kita sudah masuk musim kemarau,” terang Edy Pratowo.
Ia menyampaikan, dalam melakukan menghadapi bencana karhutla. Pihaknya, sudah mempersiapkan beberapa langkah, yakni tahap pencegahan, tahap kebakaran dan tahap pascakebakaran.
“Nah, dalam penganggarannya tidak difokuskan kepada pascakebakaran atau kebakarannya. Melainkan kita akan lebih fokus dalam tahap pencegahan, agar bencana karhutla tidak terjadi minimal tidak separah, tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Edy Pratowo.
Ia menerangkan, dalam tahap pencegahan itu nantinya, anggaran akan disebar di masing-masing SKPD yang terkait secara teknis. Misalkan kata dia, dalam pembuatan embung, sumur bor, pengadaan peralatan, biaya sosialisasi dan pembentukan desa tanguh bencana.
“Bahkan, selain itu dalam mempersiapkan posko di masing-masing kecamatan dan tenaga. Persiapan-persiapan itu lah yang kita utamakan dalam rangka melakukan pencegahan. Karena pencegaha ini yang lebih penting,” jelas Edy Pratowo.
Sementara itu, untuk anggaran di posko tingkat kecamatan melekat pada instansi masing-masing. “Ya tanggung jawab dari kecamatan. Namun bukan berarti tidak ada rencana aksi, tetapi sudah seharusnya kecamatan menyediakan anggaran untuk posko itu,” ungkapnya.
Dalam rangka pencegahan ini, ia menghimbau kepada para kecamatan dan desa untuk bisa membuka posko yang tentunya tetap dibawah kendali kecamatan. “Intinya mari kita bersama-sama menjaga dan mencegah tahun ini jangan sampai ada bencana karhutla,” tutupnya. (pra/beritasampit.co.id)
