Rencana Sunatan Massal BUMDes Bersama Samuda Mandiri Disoal

    SAMPIT – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama Samuda Mandiri Kecamatan Mentaya Hilir Selatan(MHS), Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan menyelenggarakan dana surplus SPP untuk kegiatan sosial sunatan masal sebanyak 50 orang warga miskin.

    Namun hal itu nampaknya tidak akan berjalan sebab belum dilaksanakan kegiatan ini sudah disoal. Rencana penyelenggaraan kegiatan ini dinilai tidak adil oleh pihak desa maupun kelurahan yang berada dalam kota.

    Selain memberikan kontribusi besar terhadap surplusnya, pada dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan( SPP) mengecewakan, termasuk pembagiannya yang disamaratakan.

    Semestinya, pemberian itu dinilai dengan tingkat banyaknya jumlah penduduk desa dan kemiskinan tinggi. Seperti penduduk desa dalam kota yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, jangan dipukul rata dengan di desa yang penduduknya sedikit, dan juga kemiskinannya.

    Hal itu diungkapkan Lurah Basirih Hilir, Abdullah Kepada beritasampit, Rabu (1/3/2017) diruang kerjanya. Rencana penyelenggaraan kegiatan sunatan massal setiap desa/kelurahan disamaratakan itu nilainya tidak adil.

    Semestinya kata Abdullah, dilihat hasil dari dana SPP yang dikembangkan oleh desa maupun Kelurahan yang terbanyak berkontribusi penyumbang surplus tersebut. “Harusnya ada perbedaan sesuai dengan jumlah penduduknya yang justru didalam kota banyak yang miskin,” ucapnya.

    Lanjutnya, padahal penduduk se- Kecamatan Mentaya Hilir Selatan(MHS) yang terbanyak juga dari Kelurahan Basirih Hilir, yakni, 6.019 jiwa dengan 1.472 Kepala Keluarga(KK) terbagi 24 Rukun Tetangga(RT).

    “Kita penyumbang surplus terbesar dan jumlah anggota SPP juga terbanyak. Masa penyertaan warganya yang miskin dari hasil surplusnya disamaratakan. Itu namanya tidak adil,” ucapnya kecewa.

    Hal yang sama juga dikatakan Kepala Desa, Jaya Kelapa, Ardiani yang wilayahnya juga termasuk dalam perkotaan. Dia juga menyayangkan rencana kegiatan sunatan massal yang akan dilaksanakan turut menyamaratakan semua desa ikut dalam sunatan massal yang akan digelar sekitar minggu pertama Maret 2017.

    Kades menyayangkan pembagian dipukulrata kepada semua desa. Harusnya dibedakan mana desa yang banyak memberikan keuntungan disamping juga tingkat kemiskinan dan jumlah penduduknya.

    “Pembagian surplus itu harusnya selektif siapa pemberi surplus terbanyak. Bisa perbandingan jumlah penduduk yang terbanyak dan juga tingkat kemiskinannya. jangan dipukul rata, kasihan desa meraih surplus banyak dan juga warga masih banyak yang miskin,” katanya.

    Seperti desa kami katanya, pengguna SPP anggotanya banyak, juga penyumbang Surplus yang juga banyak, harusnya ada pengeculian dengan desa yang sedikit jumlah penduduknya karena ini menyangkut pemerataan,” tandasnya.

    Dikatakan Kades, jumlah penduduk Desa Jaya Kelapa sebanyak 3.471 jiwa, 884 KK dan 9 RT yang penduduk miskinnya juga banyak, masa tidak dibedakan, timpalnya.
    Terpisah, Sekretaris BUMDes bersama Samuda Mandiri, Agus Harjani ketika dikonfirmasi dikantornya,

    mengatakan, keputusan pembagian kegiatan sunatan massal itu sudah disetujui bersama sewaktu rapat MAD tahunan tutup buku 2016 di lantai ll Aula kecamatan pada 23 Januari 2017 lalu.

    Untuk 2 kelurahan dan 8 desa di MHS kita turut sertakan masing-masing warganya sebanyakb5 orang untuk kegiatan sunatan massal. ” Minggu pertama Maret 2017 pencarian data warga dulu. Bila sudah terkumpul semua datanya, baru kita menentukan hari dan tanggal pelaksanaan,” ujarnya.

    Sekadar diketahui, data yang dihimpun beritasampit.co.id, pertanggungjawaban dana bergulir tahun 2016 lalu sebanyak Rp 3,035 miliar. Realisasi pendapatan selama setahun Rp 522.288.000, dan surplus tahun 2016 Rp 207 juta dan akan disumbangkan untuk dana sosial buat orang miskin yang ada di MHS sebanyak 50 orang masing-masing menerima Rp 22.500.000. (mar/beritasampit.co.id)

    (Visited 1 times, 1 visits today)