​Perda  Tidak Sejalan dengan Aturan Lain, Salah Siapa?

    SAMPIT-Produk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4/2016 tentang Pilkades yang disahkan DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) dan kemudian dianulir melalui Rapat Dengar Pendapat karena dinilai tidak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ahmad Yani, mantan Wakil Ketua DPRD Kotim mengingatkan  DPRD Kotim dan Pemkab Kotim agar tidak  mengorbankan pihak panitia pilkades.

    “Saya sudah katakan jangan mevonis bahwa Panitia Pilkades di tingkat desalah yang seakan-akan tidak mentaati aturan”.ujar Yani Jum’at dini hari, ( 10/3/2017)

    Seharusnya tambah Ahmad Yani, Perda tentang Pilkades sudah sejalan dengan aturan yang lebih tinggi diatasnya mengingat perda 4/2016 disahkan setelah adanya putusan MK 2015.

    Dia menyayangkan akibat   Perda yang tidak sejalan tersebut mengakibatkan penundaan dalam penjaringan bakal calon Kades hingga desa yang korbankan.

    “Akhirnya terjawab, bahwa yang bermasalah Perda itu sendiri dengan distopnya penjaringan bakal calon kepala desa kerna harus menunggu revisi Perda Pilkades”.ujar dia

     Untuk Perda yang harus direvisi lanjut Yani, bukan saja kesalahan dewan tapi juga kesalahan eksekutif kerna kurang cermat memahami aturan.

    (Fzl/Beritasampit.co.id)