JAKARTA – Rahmat Nasution Hamka, Anggota Komisi IV DPR-RI, kembali mengingatkan pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang seragam di seluruh daerah terkait program ketahanan pangan.
Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) yang juga menjabat Menteri Pertanian Ad Interim, Siti Nurbaya, di Jakarta, Senin (10/7/2017).
Secara khusus, wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah itu menyoroti program cetak sawah dan rencana Kementerian Pertanian membentuk brigade pengelola alat bantuan pertanian.
Bantuan Untuk Peladang !
Untuk program cetak sawah, menurutnya, tidak bisa diterapkan secara umum di Kalimantan Tengah. Ia mengatakan, masyarakat pedalaman sudah terbiasa dengan ladang, sawah kering, atau yang biasa disebut huma.
“Ini yang saya ingatkan lagi. Ketahanan pangan masyarakat pedalaman Kalimantan Tengah tergantung dari ladang ini,” tegas politikus PDI Perjuangan ini.
Namun, lanjutnya, masyarakat peladang saat ini tengah menghadapi masalah serius, dengan adanya peraturan larangan membakar lahan. Padahal, membakar lahan yang dilakukan peladang sekarang sekadar untuk menyuburkan lahan, bukan membuka lahan baru.
Karena itu, Hamka menawarkan solusi, dengan ada larangan itu, pemerintah seharusnya memberikan bantuan program dengan metode lain, sebagai ganti bakar lahan.
“Mungkin dengan bahan yang menurut pemerintah atau Balitbang Pertanian ramah lingkungan. Tolong ini berikan. Kalau ini tak diberikan, sampai kiamat pun, pasti mereka mikirnya korek api (untuk membakar),” kata Hamka.
Ia pun mengusulkan agar pemerintah membuat proyek percontohan terlebih dahulu (pilot project), bila tidak bisa melakukannya sekaligus.
Rahmat pun mengatakan, masyarakat di Kalimantan Tengah sanggup menyediakan lahan sebagai demplot untuk percobaan lahan tanpa bakar itu. “Ayo sama-sama turun kita. Buat nanti percontohan di situ,” usul dia.
Hamka yakin, dengan pilot project itu, warga setempat, masyarakat adat dengan kearifan lokalnya juga mampu untuk tidak membakar lahan.
“Sementara pemerintah bantu alat-alat. Ini mungkin bisa jadi model. Saya tantang ini. Supaya pemerintah merasa bangga, dengan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup juga bersinergi. Sehingga masyarakat tidak lagi bakar-bakar, tidak ada lagi kabut asap,” benernya.
Jangan Geser Kelompok Tani !
Sementara itu, terkait rencana Kementerian Pertanian membentuk brigade untuk mengelola alat bantuan pertanian, Hamka meminta program itu jangan sampai menggeser peran kelompok tani yang sudah mapan.
“Ini coba disenergikan secara baik dengan pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten. Kalau ini menjadi model yang akan kita lakukan, ayo mari sama-sama,” imbaunya.
“Tapi juga perlakuannya mungkin tidak bisa sama seluruh Indonesia. Ada yang sudah bagus kelompok taninya, mungkin mereka bisa merawat dan memelihara. Silakan. Tapi jangan pukul rata,” lanjut Hamka.
Menurutnya, bila peran brigade menggeser kelompok tani, hanya akan menambah persoalan pengembangan pertanian di Indonesia.
“Jadi jangan sama rata. Karena saya dengar sudah ada juknisnya brigade pengelolaan alat bantuan pemerintah itu. Tapi mohon ini tidak berlaku untuk seluruhnya,” tandasnya.
(ist for beritasampit.co.id)
