SAMPIT – Anggota Komisi IV DPRD Kotim, Muhammad Shaleh menyebut aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui anggota dewan banyak yang tidak terakomodir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 lalu. Padahal, aspirasi tersebut merupakan keinginan masyarakat yang dititipkan melalui para wakilnya di parlemen.
Menurutnya, selama ini porsi anggaran yang diperuntukkan untuk aspirasi anggota DPRD Kotim, tidak sebanding dengan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk kalangan eksekutif sehingga mereka merasa tidak dianggap dalam hal tersebut.”alhasil merasa tidak dianggap kita jadinya setiap pembahasan anggaran,” ujar Shaleh, Rabu (9/8/2017) tadi pagi.
Saleh juga menilai, minimnya porsi APBD untuk aspirasi DPRD Kotim tersebut, merupakan bentuk lain dari tidak diakomodirnya secara menyeluruh keinginan masyarakat oleh pemerintah daerah itu sendiri.
“Hal tersebut dikarenakan aspirasi dewan merupakan suara rakyat yang dititipkan melalui wakilnya di parlemen. Seharusnya porsi APBD harus seimbang mengakomodir aspirasi dewan, Aspirasi itu kan suara rakyat yang kita bawa,” terangnya.
Shaleh menyebutkan, aspirasi dewan merupakan jembatan dari keinginan masyarakat yang dihimpun anggota DPRD pada saat kegiatan reses. Untuk itu dia berharap, seharusnya aspirasi dewan mendapat porsi lebih di APBD nantinya.
“Ketika porsi aspirasi minim diakomodir APBD, hal itu sama dengan mengabaikan keinginan masyarakat.Kita inginnya porsi APBD ini ideallah dipembahasan APBD Murni Tahun ini. Selama ini kan terlalu sedikit mengakomodir hasil reses DPRD,” tandasnya.
(drm/beritasampit.co.id)
