SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menyimpulkan, sebagian besar aspirasi masyarakat khususnya yang berada di daerah hulu menginginkan pemerataan pembangunan, guna peningkatan taraf hidup mereka.
“Dari setiap hasil kunjungan lapangan, masyarakat menginginkan pemerintah kabupaten (Pemkab) melakukan pemerataan pembangunan, khususnya bagi masyarakat kotim daerah hulu atau jauh dari ibu kota kabupaten,” kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotim H. Supriadi di Sampit, Jumat (25/08/2017).
Politikus senior dari Partai Golkar ini mengatakan, setiap tahun anggaran, pembangunan yang dilakukan Pemkab selama ini terkesan hanya terfokuskan di ibu kota kabupaten, sementara di beberapa kecamatan seakan ditinggalkan, dan akhirnya banyak masyarakat yang merasa seperti kurang diperhatikan.
“Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan agar dapat menjadi skala prioritas utama dari pemerintah. Selain itu, pembahasannya pun harus arif bijaksana dan proporsional,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kotim ini.
Dia juga menyoroti kurang transparannya pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana pemerintah, seperti proyek yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sering tidak terpasang plang atau papan proyek juga terlihat di daerah itu.
“Padahal, plang tersebut penting guna mempermudah pengawasan dan diketahui oleh masyarakat di daerah pelaksanaan pembangunan tersebut,” katanya. Ia menegaskan, DPRD sebagai lembaga wakil rakyat, bukan hanya berfungsi sebagai tempat menyampaikan aspirasi, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung yang akan melanjutkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.
DPRD akan segera menyampaikan permasalahan tersebut kepada eksekutif, karena aspirasi ini juga demi pembangunan daerah yang merata, adil dan bijaksana serta transparan. “Kita berharap apa yang disampaikan masyarakat seperti yang kami terima, menjadi acuan bagi pelaksanaan berbagai pembangunan daerah di kabupaten ini,” tutupnya.
(drm/beritasampit.co.id)
