KASONGAN – Kalangan anggota DPRD Katingan mendukung wacana salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat yang hendak melaksanakan ritual Mapas Lewu dalam bahasa katingannya atau Tolak Bala. Wacana itu kembali menyeruak, seiring banyaknya masyarakat yang menghubung-hubungkan serbuan bencana di Katingan dengan perbuatan tercela mantan bupati Ahmad Yantenglie beberapa waktu lalu.
Terlihat sekarang Air Sungai Katingan mengalami kerusakan atau terlihat sangat keruh dari biasanya sejak Senin (11/9/2017) kemarin, Sehingga warga bantarai sungai mengeluhkan kondisi tersebut.
Ketua DPRD Katingan, Igantius Mantir Ledie Nussa mengatakan, suku Dayak sejak jaman dahulu mempercayai bahwa perselingkuhan merupakan bentuk pelanggaran atau dosa yang cukup berat. Sehingga harus dikenakan hukum adat berupa Singer (denda) hingga Mapas lewu atau ritual adat untuk menjauhkan masyarakat dari mara bahaya.
“Untuk itulah kami menunggu kesiapan dari SOPD yang bersangkutan, kapan kira-kira dilaksanakan Mapas Lewu tersebut. Ritual ini harus dilakukan, karena adanya suatu persistiwa atau kejadian yang berhubungan dengan perbuatan yang tidak baik. Apalagi dilakukan oleh pejabat nomor satu di Katingan saat itu,” ungkapnya, Rabu (13/9/2017).
Ritual Mapas Lewu dilakukan guna menghindari kehidupan masyarakat Katingan dari segala musibah maupun pertikaian. Para tokoh adat percaya, apabila tidak dilakukan segera maka akan menimbulkan bencana atau musibah susulan yang lebih besar. Upaya tolak bala diharapkan mampu menciptakan suasana kerukunan dan keharmonisan antara manusia dengan alam. Bahwa yang dinamakan dengan Mapas lewu dapat diartikan sebagai Upacara Tolak Bala.
“Dalam tahun 2017 saja, sudah terjadi tiga kali musibah banjir yang cukup besar dan sangat merugikan masyarakat. Padahal sejak berdiri tahun 2002 lalu, tidak pernah sekalipun datang musibah banjir sebegitu parah dengan waktu yang sangat berdekatan,” tukasnya.
(ar/beritasampit.co.id)
