KASONGAN – Polemik dualisme pengurus Asosiasi Futsal Daerah (AFD) Kabupaten Katingan terus berlanjut. Kini, kedua pihak sama-sama mengklaim punya Surat Keputusan (SK) yang sah. Pertama AFD Kabupaten Katingan dibawah pimpinan Sarnadie dan kedua AFD Kabupaten Katingan pimpinan Lutfhi Fauzi . Mereka saat ini menduduki jabatan yang sama, yakni sebagai Ketua AFD Katingan. Akibatnya, membuat masyarakat maupun penggiat futsal di Katingan menjadi bingung.
Menurut keterangan Sarnadie, AFD yang dipimpinnya saat ini sudah dibentuk dan di-SK-kan oleh Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Askab PSSI) Katingan sejak 2014 lalu. Sebab, katanya, AFD merupakan bagian atau bernaung di bawah Askab PSSI.
“Sementara ini kita belum mengetahui tentang kepengurusan (AFD Katingan, Red) yang baru itu. Namun selama ini, KONI selalu memerlukan kita sejak awal untuk melaksanakan berbagai event. Termasuk Porkab Katingan tahun 2017 ini,” katanya, Senin (2/10).
Sehingga dapat disimpulkan, ujarnya, bahwa secara kelembagaan kepengurusan AFD pihaknya diakui oleh KONI selaku induk cabang-cabang olahraga di Kabupaten Katingan.
“KONI juga selama ini selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kita, baik membicarakan masalah pembinaan, perkembangan atlet maupun hal-hal yang berhubungan dengan olahraga futsal,” ungkapnya.
Adik mantan bupati Katingan H Ahmad Yantenglie itu enggan berpolemik dengan hadirnya kepengurusan AFD yang baru. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin.
“Kita tetap melakukan pembinaan dan kami tidak merasa terganggu dengan adanya kepengurusan AFD yang baru itu,” tegasnya.
Sementara itu, Lutfhi Fauzi mengklaim bahwa kepengurusan AFD yang dipimpinnya saat ini merupakan yang sah secara aturan. Selain mendapat rekomendasi dari Askab PSSI Katingan, kepengurusannya juga langsung di SK-kan oleh AFD Provinsi Kalteng.
“AFD di Katingan sebenarnya cuma ada satu. Yang mereka klaim itu sebenarnya adalah Badan Futsal Daerah (BFD), bukan AFD. Badan itu sengaja dibentuk Askab PSSI Katingan untuk kepentingan menangani pelaksana cabor futsal Porprov Kalteng tahun 2014 pada saat itu saja,” bebernya.
Adik mantan Ketua Pansus DPRD Katingan terkait kasus Ahmad Yantenglie itu merasa keberatan. Sebab, pada momen Porkab beberapa waktu lalu, Sarnadie mendirikan sejumlah spanduk dengan mengatasnamakan Ketua AFD Katingan.
“Sebenarnya tidak menjadi masalah kalau pada saat itu dia mengatasnamakan selaku Ketua BFD Katingan. Karena kejadiannya seperti itu, mau tidak mau saya harus bersikap. Agar tidak terkesan melakukan pembiaran dan mengakui kepengurusan mereka,” ujarnya.
Lutfhi membenarkan, jika surat keputusan pengurus AFD Katingan yang dipegangnya saat ini baru keluar pada 17 Juli 2017 lalu. Namun secara prosedural, kepengurusannya sudah diakui oleh AFD dan KONI Provinsi Kalteng.
“Kenapa kita tidak dilibatkan pada Porkab kemarin, karena SK koordinator cabor futsal lebih dulu keluar sebelum disahkannya SK kepengurusan kami. Setelah keluar, saya sampaikan SK AFD itu kepada KONI dan Disbudparpora Katingan, harapannya agar pengurus kami dilibatkan pada Porkab tersebut (revisi, Red),” jelasnya.
Sebenarnya, kata Lutfhi, Ketua Askab PSSI Katingan Hasan Attariq sejak lama sudah berpesan kepada Sarnadie agar mengupayakan kepengurusan BFD menjadi AFD Katingan. Pun demikian, jajaran AFD Provinsi Kalteng juga sudah membuka peluang agar cepat memproses legalutas kepengurusan tersebut. Namun tidak juga kunjung diurus, puncaknya saat AFD Kalteng melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) beberapa bulan lalu.
“Berdasarkan data pihak provinsi, Katingan belum mempunyai kepengurusan AFD. Sehingga pada saat itu mereka menghubungi salah satu pengurus BFD Katingan untuk segera memproses kepengurusan tersebut agar bisa menjadi anggota Rakor. Ternyata tidak juga diurus, maka pihak provinsi merekomendasikan saya untuk menjadi ketua,” sebutnya.
Penggiat olahraga futsal Katingan Andre (24) berharap, agar Askab PSSI Katingan segera bersikap terhadap polemik dua kepengurusan AFD yang bernaung di bawah organisasinya tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kesan pembiaran dan membuat kebingungan di masyarakat.
“Kuncinya ada di Askab PSSI Katingan saja. Seharusnya segera bersikap dengan mempertemukan pihak-pihak terkait, sehingga akan menemukan kejelasan, siapa pengurus AFD yang benarnya,” usulnya. (ar/beritasampit.com).
Editor : Edy R.
