PALANGKA RAYA – Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kalimantan Tengah, H. Abdul Razak mengatakan bahwa akan ada sanksi tegas bagi kader Partai Golkar yang bertindak diluar aturan.
Penekanan itu juga apabila melanggar keputusan partai khususnya dalam hal pencalonan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
Menurutnya penetapan bakal calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh Partai Golkar tentunya melalui beberapa tahapan dan aturan.
Sehingga aturan dan keputusan partai, hendaknya ditaati khususnya bagi kader yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah di 10 kabupaten dan 1 kota pada Pilkada 2018 nanti.
Dia mengatakan bahwa mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah hak semua orang namun jika ada kader Partai Golkar, yang tidak diusung oleh partai namun bersikeras maju entah itu lewat partai lain ataupun jalur perorangan maka tentu akan diberi sanksi.
“Kita kan punya aturan, kalau ada yang melanggar pastinya akan ada sanksi,” ucap pria yang juga merupakan wakil ketua DPRD provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut dia sampaikan saat diwawancarai oleh awak media pada sabtu (4/11) dihotel aquarius Palangka Raya saat membuka acara Musda ke VII DPD AMPI Kalimantan Tengah. (apr/beritasampit.co.id)
Editor: DODY
