PALANGKA RAYA – Belum terpenuhinya alokasi 20 persen untuk anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalkmantan Tengah.
Anggota Komisi A DPRD Kalteng, Hj Nataliasi, mengatakan bahwa dana pendidikan masih belum memenuhi 20 persen. Namun, hal itu masih bisa membingkai dengan memadukan dengan perimbangan dari dana APBN.
“Saya sangat menginginkan, untuk penganggaran dana pendidikan dari APBD Kalteng tahun 2018, hendaknya dapat meningkat, sehingga alokasi dana 20 persen pendidikan dari APBD Kalteng, dapat terpenuhi. Mengingat masih banyak sarana prasarana sekolah yang minim dan kesejahteraan guru honorer, tenaga honorer administrasi dan satpam honorer masih sangat minim,” jelas Hj Nataliasi, Kamis (23/11).
Pemprov Kalteng memiliki tanggung jawab besar, Lanjut Lia, sapaan Nataliasi, untuk menyediakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dalam upaya penyediaan SDM, tentunya membutuhkan keterlibatan multi stakeholder pendidikan, yakni sekolah, orang tua, dan swasta.
“Selama ini, dana pendidikan 20 persen, digunakan untuk mendanai peningkatan sarana dan prasarana sekolah dan penggajian guru tetap, oleh karena itu akan selalu tidak mencukupi. Padahal untuk gaji guru tetap itu, ada mata anggaran sendiri, yakni penganggaran untuk ASN termasuk tenaga pendidikan guru tetap,”ucapnya.
Hal itu dapat dilakukan keterlibatan pihak swasta, melalui bantuan dana CSR, menjadi salah satu solusi atas persoalan di dalam dunia pendidikan di Indonesia, terlebih khususnya di Kalteng.
“Solusi yang dapat saya tawarkan, antara lain pihak swasta harus turut serta terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, dengan mengucurkan bantuan dana CSR dari pihak perusahaan yang tersebar di kabupaten kota se Kalteng,” pungkasnya.
(nt/beritasampit.co.id)
Editor: Muhammad A
