PALANGKA RAYA – Jhon Krisli dan Maryono mendatangi Panwaslu Kota Palangka Raya, Slasa (16/1/2018), terkait pernyataan Jhon yang meumbar bahwa adanya praktek mahar politik di Pilkada Palangka Raya.
Pantauan lapangan, Jhon Krisli dan Maryono terlihat keluar dari ruangan Kantor Panwaslu Kota Palangka Raya setelah sekitar 2 jam berada di dalam.
Ketika keluar dari kantor Panwaslu Kota Palangka Raya, Jhon Krisli memberikan pernyataan kepada wartawan bahwa mereka cuman berdiskusi dengan Komisioner Panwaslu Kota Palangka Raya, terkait dengan adanya mahar politik yang merugikan pasangan Joyo hingga tidak bisa melaju di Pilkada serentak tersebut.
“Dimana beberapa waktu lalu saya memberikan pernyataan di media terkait mahar politik yang dimintai kepada kami, hal itu kami sampaikan karena kami mengalami dan merasa dizolimi, bahkan kami dibohongi dan ditipu,” ucap peria yang menjabat ketua DPRD Kotim tersebut.
Jhon juga menuturkan bahwa dirinya bersama Mariyono telah menceritakan beberapa temuan mereka kepada Panwaslu Palangka Raya, serta kronolgis apa yang mereka alami selama proses yang pencalonan yang mereka jalani.
“Sampai kami tidak mendapatkan rekomendasi dari Parpol untuk menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya periode 2018-2023,” lanjut Jhon.
Ditambahkan Jhon kembali, bahwa sebelumnya mereka berproses di 5 Parpol, tapi mereka hanya fokuskan ke 2 Parpol yakni Partai Gerindra dan PPP.
“Kami mengikuti semua prosesnya hingga akhir di Parpol tersebut, selanjutnya kami dimintai 1,5 Miliar oleh Partai Gerindra dan 1 Miliar oleh PPP, ” bebernya.
Akan tetapi menurut pengakuan Jhon kembali, mereka cuman menyanggupi untuk uang saksi di 600 TPS sejumlah 350 juta dan uang pembinaan pengurus DPC untuk pergerakan dilapangan sejumlah 150 juta.
“Kami sudah menyetor 500 juta ke partai Gerindra, dan sampai saat ini uang dikembalikan baru 350 juta, dan masih ada 150 juta, semoga sisanya bisa dikembalikan juga,” kata Jhon penuh harap.
(Fr/Beritasampit.co.id)
