KASONGAN – Kepala Inspektorat Kabupaten Katingan, Edriyanto mengatakan, bahwa banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan yang tidak membuat Buku Kerja Harian (BKH).
Padahal BHK ini, menurutnya sangat erat hubungannya dengan tunjangan kinerja yang bakal diterapkan di tahun 2018 ini. Pasalnya, BHK merupakan salah satu bukti untuk mengetahui tingkat kedisiplinan ASN yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya setiap hari.
“Karena, BHK merupakan agenda kinerja yang dilaksanakan setiap hari, yang dicatat oleh ASN yang bersangkutan. Dari pekerjaan yang kecil hingga penkerjaan yang besar. Sedangkan yang mengetahui dirinya bekerja atau tidak adalah dirinya sendiri,” terangnya Edriyanto, di ruang kerjanya, Senin (22/1/2018).
Terkait dengan BHK kerja ini menurutnya sudah diminta oleh Bupati sejak tahun 2015 yang lalu, namun sejak awal diterapkan hingga sekarang hanya dinas dan badan tertentu saja yang menerapkannya. Bahkan kalau tokoh ada juga di dinas dan badan yang menerapkan, juga hanya sebagian saja.
Sementara mekanisme pelaksanaannya menurutnya dilakukan secara berjenjang. Misalnya, untuk golongan I dan II laporan setiap bulannya kepada Kepala Seksi (Kasi), dan dari Kasi disampaikan kepada Kepala Bidang (Kabid), dari Kabid disampaikan kepada kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) masing-masing.
Selanjutnya, masing-masing SOPD menyampaikan lagi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Sedangkan tugas kami sebagai Inspektur melakukan crosscheck BHK yang disampaikan oleh masing-masing SOPD setiap tiga bulan sekali atau triwulan,” jelas mantan Camat Tewang Sangalang Garing ini.
Sehubungan dengan itulah, dirinya meminta dengan tegas kepada semua SOPD agar tetap menerapkan BHK dimaksud, dengan tujuan untuk mendisplinkan kinerja semua ASN dari golongan terendah hingga golongan yang tertinggi. “Harapannya untuk kemajuan daerah kita ke depannya,” sebutnya.
(ar/beritasampit.co.id)
