Pemindahan Ibu Kota Negara Perlu Disegerakan

    JAKARTA – Sudah saatnya pemerintah menindaklanjuti pemindahan ibu kota negara Indonesia. Mengingat, DKI Jakarta yang padat penduduk itu rawan akan gempa. Sehingga harus dikurangi bebannya, dan digantikan daerah lain yang lebih aman.

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), H Hamdhani, mengungkapkan, di tengah hangatnya isu gempa, seperti yang terjadi, Selasa (23/1/2018) yang melanda Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta menimbulkan ketakutan warga. Parahnya lagi, adanya gempa itu diikuti beredarnya kabar bohong alias hoax, yang menyatakan pada malam harinya sekitar Pukul 22.00-00.00 WIB akan terjadi gempa susulan 7,4 SR.

    “Pemindahan ibu kota negara perlu disegerakan, dan diputuskan, agar ada kepastian. Sudah saatnya DKI Jakarta yang padat penduduk, dan rawan gempa, dikurangi bebannya, dan digantikan daerah lain yang lebih aman. Pemindahan ibu kota, jangan lagi hanya wacana,” ucapnya dalam rilis yang diterima beritasampit.co.id, Rabu (24/1/2018).

    Saat gempa melanda, kata Hamdhani, orang-orang berlarian ke luar rumah, para karyawan bergegas ke luar gedung pencakar langit di Jakarta. Rata-rata, sambungnnya, wajah mereka pias, pucat ketakutan menjadi korban reruntuhan gedung.

    Lebih lanjut, anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Kalteng itu menceritakan, di gedung DPR, para peserta rapat, dan pegawai berhamburan keluar. Semuanya panik. Para pekerja pun banyak yang langsung pulang kerumah, dan beberapa kantor tidak melakukan aktivitas yang berarti. Semuanya takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

    “Ibu kota negara, sebagai daerah pusat kekuasaan harus berada di wilayah yang aman, bebas gempa, atau bencana lainnya,” ungkap anggota Fraksi Partai NasDem tersebut.

    Kota Palangka Raya

    Mengutip data yang ada, Hamdhani menyebutkan, Kota Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, setidaknya sudah tiga kali diusulkan dan dikaji sebagai Ibu Kota RI oleh tiga Presiden berbeda. Pertama, Soekarno atau Bung Karno, disusul Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo yang karib disapa Jokowi.

    “Saat ini, tinggal keputusan politik, dan hukum untuk menetapkan wilayah ibu kota Republik Indonesia yang baru. Ini penting agar ada kepastian, selain agar persiapan lebih matang,” kata Hamdhani, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR.

    Beberapa waktu lalu, terangnya, Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara, Kementerian PPN/Bappenas, Imron Bulkin mengatakan, terdapat beberapa hal kuat yang menjadi pertimbangan rasional pemindahan ibu kota dari Jakarta. Diantaranya, mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek, mendorong pemerataan pembangunan, dan mengubah mindset pembangunan Java centris menjadi Indonesia centris.

    Tambah mantan anggota DPD RI itu, dalam seminar nasional bertajuk Pemindahan Ibukota Negara, Pengaruh Kebijakan dan Masa Depan Indonesia, digelar belum lama ini di Kota Palangka Raya, pimpinan Vokasi Universitas Indonesia, Antony Sihombing, mengatakan Palangka Raya sangat strategis bagi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, kata Ahli Arsitektur Perkotaan itu, rencana pemindahan ibu kota akan mendukung program Pemerintah membangun Indonesia Tengah dan Timur.

    “Kemudian menurut Antony, dari Kajian Makro Optimasi Ruang yang telah dilakukannya, bahwa Palangka Raya sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai Ibu Kota NKRI. Ia juga memastikan, pemindahan ibu kota akan memberikan dampak positif bagi masyarakat asli daerah. Sebab, kata Wakil Direktur Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum Program Vokasi UI itu, wilayah yang menjadi ibu kota baru akan mengalami kemajuan pesat di bidang tata kota, infrastruktur maupun ekonomi,” tutur Hamdhani.

    Dilanjutkannya, Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran dalam sambutan yang dibacakan Wali Kota Palangka Raya Riban Satia, mengatakan, Kalimantan Tengah sudah dan terus bersiap melakukan langkah-langkah strategis untuk pemindahan ibu kota Negara itu. Diantaranya penyiapan lahan seluas 300 ribu, sampai 500 ribu hektare.

    “Kawasan tersebut kata kata Gubernur, berada di wilayah segitiga emas, yakni Kota Palangka Raya, dua kabupaten, Katingan dan Gunung Mas,” pungkas Hamdhani.

    (irfan/beritasampit.co.id)