SAMPIT- Sulitnya pemerintah daerah salam memajukan pembangunan khususnya wilayah pedalaman, ternyata dinilai dari akses menuju obyek target tersebut.
“Bagaimana mau cepat terlihat maju dan berkembang, apabila akses menuju target tidak ada, nah ini mestinya harus jadi kajian pemerintah daerah,” Ungkap Sarjono, Anggota Komisi III DPRD Kotim ini Rabu (31/1/2018) tadi pagi.
Anggota Dewan usungan partai Golkar dari Dapil V ini juga menyebutkan, kendala utama untuk kemajuan pembangunan di Kotim ini tak lain adalah peraturan pemrintah itu sendiri.
“Status kawasan salah satunya, karena aturan pusat menghambat pembangungan, sehingga akses menuju suatu target yang semestinya sudah sejak dulu terbangun jadi lamban,dan jalan di tempat,” tuturnya.
Dia mencontohkan di wilayah utara Kabupaten Kotim, yang mana sampai degan saat ini akses lalu lintas di wilayah tersebut, tidak bisa optimal sama sekali di kembangkan.
” Ini tugas pemerintah daerah dalam mencari solusi,dan menerapkannya agar akses ekonomi, bisa mengimbangi pembangunan, dengan demikian beban di masyarakat bisa berkurang, mata pencaharian bisa bertambah,” lanjutnya.
Kemelut pembangunan infrastuktur di wilayah utara memang sampai saat ini terus menjadi perhatian publik, dimana status kawasan, selalu menjadi alasan pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan falsilitas yang baik.
“Status kawasan, bisa saja di alihkan menjadi status pinjam pakai, nah peran pemerintah disini belum nampak sama sekali,” tutupnya.
(drm/beritasampit.co.id)
