PADANG – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono, berharap ada program yang konkret terkait desa dan dana desa. Selain itu dalam hal pengawasan dana desa, tentunya PWI dapat menjadi bagian didalamnya untuk pembangunan desa.
Oleh karena itu tambahnya, Pers juga turut andil dalam hal pengawasan dana desa. Demikian disampaikan Margioni saat acara Dialog Pers, dengan tema “Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Desa dalam rang ka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2018”.
Kegiatan itu, terlaksana di Hotel Kyriad, Rabu (7/2/2018) malam, kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Hotel Kyriad, Kota Padang, Sumatra Barat.
Dihadapan kurang lebih 400 wartawan, serta hampir seluruh pimpinan media organisasi Pers yang hadir pada malam hari ini, Margino meminta agar Pers dapat menjadi bagian dalam hal pembangunan.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang juga meminta peran serta insan pers dalam pengawasan dana desa.
“Kita meminta kepada wartawan untuk tidak menyebarkan berita negatif tentang penggunaan dana desa untuk menekan kepala desa. Media harus berperan untuk pengawasannya,” kata Oesman Sapta.
Lanjut Oesman, pentingnya pengawasan Pers terhadap dana desa juga berkaitan dengan meningkatnya anggaran dana desa yang bersumber dari APBN, bahkan mencapai puluhan triliun ke seluruh desa di Indonesia.
“Maka dari itu, apabila tidak diawasi pengelolaannya, makan rawan bermasalah. Sehingga kita tidak boleh menyalahkan kepala desa. Tugas kita memberikan pendampingan agar dana desa memberikan manfaat,” pungkasnya.
Tampak hadir dalam kegiatan itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjoko, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.
(raf/beritasampit.co.id)
