DPRD Kunker Ke Sejumlah Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta, Apa Saja Agendanya?

    KASONGAN – Ketua DPRD Katingan, Ignatius Mantir Ledie Nussa, mengatakan bahwa anggota Dewan, mulai Selasa (20/2/2018) kemaren sudah melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke sejumlah instansi di Pemerintah Kabupaten Katingan, dan ke beberapa perusahaan swasta yang terkait dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan setempat.

    Kunker kali ini menurutnya disesuaikan dengan masing-masing komisi. Kalau komisi I dipimpin oleh Riming, komisi II dipimpin oleh Marserius dan komisi III dipimpin oleh Akhmad Saifudi. Sedangkan yang dikunjunginya juga disesuaikan dengan tufoksinya masing-masing yang sudah diatur di dalam tata tertibnya.

    “Sementara tujuannya untuk memantau dan menanyakan kepada isntansi yang bersangkutan tentang pekerjaan dan daya serap pekerjaan, serta keuangannya selama satu tahun anggaran. Yang tidak kalah pentingnya juga sejauh mana APBD tahun anggaran 2018 yang sudah dibelanjakannya. Apakah sudah dilaksanakan atau bagaimana kelanjutannya,” terang legislator PDI Perjuangan ini.

    Lanjutnya, dari komisi masing-masing juga diminta pelaporannya setelah usai pelaksanaan kunker dimaksud. Misalnya, apa-apa saja yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan instansi dengan rencana APBD yang akan dibahas untuk Tahun Anggaran (TA) 2019 nanti.

    Selaku anggota Dewan harus mengumpulkan semua uneg-uneg dan keinginan maupun aspirasi yang disampaikan meraka. Kemudian dilaporkan di dalam hasil laporan Kunker dimaksud. “Dari hasil laporan tersebut akan kami sampaikan pula ke pihak eksekutif sebagai bahan masukan dalam penyusunan APBD TA 2019 nanti,” jelasnya.

    Ketua DPRD Katingan, Ignatius Mantir Ledie Nussa, menambahkan komisi I mulai hari ini sudah melakukan kunkernya ke Dinas Pendidikan setempat. Sedangkan yang ditanyakan menurutnya adalah tentang penyaluran dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) dan keaktifan tenaga pendidiknya (Guru).

    Sedangkan untuk komisi lainnya seperti komisi III, menyangkut tentang bagaimana kegiatan pertambangan, perkebunan dan pertanian oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan setempat. Begitu pula dengan beberapa Perusahaan Besar Sawit (PBS).

    “Karena, PBS dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang beraktivias di bumi Penyang Hinje Simpei ini merupakan salah satu terbesar pendapatan untuk Pemerintah Daerah Katingan. Sehingga kita selaku anggota Legislatif berkewajiban untuk mengawasinya,” aku anggota Dewan asal Dapil Katingan III yang meliputi wilayah Katingan Tengah hingga Bukit Raya ini.

    (ar/beritasampit.co.id)