KASONGAN – Anggota Komisi I DPRD Katingan, Etarly, mengatakan, meskipun infrastruktur sekolah di sejumlah wilayah kecamatan, baik sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) sudah terpenuhi, namun dari sisi pengawasan kurang optimal. Sehingga mutu (kualitas) pendidikan di Katingan dikhawatirkan semakin menurun dan sulit untuk maju.
Pengakuan ini ia ungkapkan ketika dirinya bersama Ketua dan anggota Komisi I lainnya melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Pendidikan setempat pekan lalu.
“Kalau sekolah-sekolah di kecamatan Katingan Hilir, Tasik Payawan, Pulau Malan, Tewang Sangalang Garing, Katingan tengah Sanaman Mantikei dan beberapa kecamatan yang masih dapat dijangkau masih bisa diawasi. Tapi kalau yang jauh atau tidak bisa dijangkau melalui jalan darat sulit untuk diawasi,” terang Etarly, Jumat (2/3/2018).
Menurutnya, sebagian pengawas beralasan lantaran kendaraan untuk melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah yang jauh, apalagi melalui sungai sejak dulu hingga sekarang Dinas Pendidikan belum pernah mengadakan pinjaman kendaraan, sementara tunjangan yang diberikan oleh Pemkab setempat tidak mencukupi atau sangat kurang.
Lanjutnya, meskipun pengawas sekolah bertempat tinggal di UPTD yang ada di ibukota kecamatan, namun pada saat ingin melakukan pengawasan ke desa-desa, misalnya UPTD kecamatan Mendawai, ketika ingin melakukan pengawasan ke sekolah yang ada di desa Kampung Melayu atau ke sekolah yang ada di desa Perigi, tentu saja harus menggunakan alat transportasi air. Sementara Dinas Pendidikan belum pernah menyediakannya.
“Oleh karena itu, mereka meminta kepada Dinas Pendidikan, selain memberikan tunjangan, juga meminta pengadaan 1 unit Speedboad 40 PK beserta bodinya di masing-masing UPTD. Sehingga bisa memberikan pengawasan secara optimal,” pintanya.
Kemudian, menurutnya untuk pengawas yang dapat dicapai dengan jalan darat tapi jauh, mereka menurutnya juga mengeluh kendaraan dinas roda dua. Karena, dalam satu kecamatan, sekolah-sekolah yang harus diawasi tidak hanya satu atau dua sekolah saja, tapi ada beberapa sekolah di beberapa desa dalam satu wilayah kecamatan.
“Misalnya, di kecamatan Tasik Payawan, terdiri dari beberapa desa, seperti desa Telengke, Hyangbana, Petak Bahandang dan beberapa desa lainnya dengan jarak yang berjauhan,” jelas legislator Partai Nasdem ini.
Kesimpulannya, kata dia, dalam memberikan pengawasan sekolah-sekolah sejak dulu hingga sekarang lantaran ketiadaan alat transportasi dari Dinas Pendidikan setempat. Maka mereka hanya memberikan pengawasan terhadap sekolah yang terdekat saja atau yang bisa dijangkau dengan menggunakan jalan kaki saja.
“Sedangkan yang tak bisa dijangkau dengan jalan kaki, sampai sekarang tak bisa dilakukan,” aku anggota dewan asal daerah pemilihan (Dapil) Katingan II yang meliputi wilayah kecamatan Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala ini.
(ar/beritasampit.co.id)
