Karang Taruna dan 2 Elemen ini Diminta Cegah Peredaran Narkoba di Masyarakat

    BANJAR BARU – Kesejahteraan sosial secara menyeluruh merupakan konsen tugas-tugas dari Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

    Karena dirasa Desa dan Kecamatan memiliki posisi strategis untuk melaksanakan manajemen penyelengaraan sosial harus mampu menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial.

    Permasalahan sosial utama yang berkembang saat ini adalah penyalahgunaan Narkoba atau Napza.

    Hal inilah yang menjadi keprihatinan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) untuk mencetak aparatur kecamatan yang memiliki kemampuan dalam menajemen penyelengaran kesejahteraan sosial serta Masyarakat sebagai pendamping sosial keluarga korban penyalagunaan Napza di wilayah egional Kalimantan. (06/3/2018)

    Aparatur kecamatan serta masyarakat yang bersentuhan langsung baik keluarga dan penyalaguna narkoba di lapangan, dengan beban dan tangung jawab yang dimiliki tersebut.

    Disisi lain akan mempermudah aparatur kecamatan manajemen penyengaraan kesejahteraan sosial dgn dibarengi oleh Masyarakat yang memiliki keterampilan untuk melalukan rehabilitas sosial,

    Karena itulah BBPPKS bertugas untuk mencetak aparatur kecamatan dan juga masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menangani Napza secara konfehensif dan bersinergitas.

    Sehingga penyalagunaan Napza dan penyengaraan kesejahteraan sosial bisa terwujud secara menyeluruh.

    Pada acara tersebut, Kabid Penyelengaran Diklat dan Kerjasama, Watini M.Pd, menyampaikan bahwa penyelengaran pendidikan dan pelatih managemen penyelengaran kesejahteraan sosial bagi aparatur kecamatan dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat bagi keluarga korban penyalagunaan Napza regional kalimantan yang dilaksanakan oleh BBPPKS merupakan pendidikan dan pelatihan yang pertama untuk program penangulangan napza.

    Dengan diikuti pserta sebanyak 49 orang yang terdiri dari Aparatur Kecamatan sebanyak 18 orang kemudian dari Organisasi Karang Taruna dan organisasi anti narkoba sebanyak 31 orang.

    “Ini semua dari 4 provinsi, yakni Kalteng, Kaltim, Kaltara, dan Kalsel,” ujarnya.

    Selain itu, Kepala BBPPKS Regional Kalimantan Drs. Asep Sasa Purnama M.Si, sebelum membuka acara menyampaikan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat cukup tinggi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

    Hal tersebut dapat diakomodir oleh organisasi sosial yang ada di Desa dan juga Kecamatan.

    Seperti menyelenggarakn pendidikan, bimbingan dan pemahaman untuk mencegah dan menangkal nya mengunakan 3 elemen utama yang ada di masyarakat.

    “Elemen tersebut adalah terdiri dari Laskar Anti Narkoba, Pekerja Sosial masyarakat (PSM) dan juga Karang Taruna,” jelas
    Drs. Asep Sasa Purnama M.Si

    Asep, berharap kedepannya 3 elemen tersebut dapat berkorelasi dengan baik dengan aparatur Kecamatan dan juga di kalangan masyarakat hingga ke tingkat Desa.

    (dny/beritasampit.co.id)