SAMPIT– Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari kementrian RI beberapa waktu lalu diharapkan bisa menjadi langkah awal majunya suatu desa di daerah kategori tertinggal di Kotawaringin Timur ini.
“Harapan kita mudahan program TORA ini secepatnya bisa terlaksana, dan kendala teknis dilapangan selama ini menyangkut status kawasan di Wilayah Utara Kotim ini bisa segera terselesaikan, dengan begitu roda ekonomi pasti laju perputarannya,” ungkap Cici Desliya anggota Komisi II DPRD Kotim saat dibincangi Kamis (8/3/2018).
Dia juga menilai selama ini kendala kemajuan desa-desa di beberapa kecamatan di hamparan Wilayah Utara, selalu saja terkendala Status Kawasan, sehingga akses jalur keluar dan masuknya suatu kemajuan sulit berjalan dengan baik.
“Bagaimanapun kemajuan suatu di daerah khususnya desa yang terletak jauh dari keramaian akan menyulitkan perkembangan kemajuan di desa itu sendiri, nah inilah kendala yang selama ini kita hadapi di Kotim ini,” timpal Anggota Dapil V usungan partai PDI Perjuangan ini menambahkan.
Selain itu menurutnya, keluhan masyarakatpun sejak beberapa tahun lalu selalu hal yang sama, mengingat begitu mendesaknnya kebutuhan akan akses jalur lintas tersebut.
“Jauh sebelum program Tora ini ada, akses jalan ini sudah menjadi makanan kita setiap pembahasan anggaran, di APBD kotim, namun walaupun bisa dianggarkan kalau terbentur status kawasan jelas ini melanggar aturan, namun sebenarnya masih bisa di jadikan status pinjam pakai, ini juga berulang kali sudah disampaikan ke pemerintah daerah,” lanjut Cici.
Diketahui Program Tora saat ini masih dalam tahap pendataan oleh pihak desa yang ada di Kotim ini, data-data dan peta tersebut nantinya akan di kumpulkan di Kecamatan masing-masing sekitar tanggal 11 Maret nanti, lalu kemudian diserahkan oleh pihak Kecamatan ke Kabupaten untuk di ajukan Ke Provinsi maupun Ke Pihak Kementrian.
(drm/beritasampit.co.id)
