Rakyat Jangan Pilih Calon Kepala Daerah Beri Duit Membantu Mereka Ditangkap KPK

    JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang akan dilaksanakan serentak di 171 Daerah 27 Juni mendatang, mendapatkan perhatian dari Ketua MPR Zukifli Hasan.

    Menurutnya rakyat yang menentukan terpilihnya seseorang menjadi Kepala Daerah, sehingga jangan ada lagi memilih calon yang memberi duit agar tidak membantu mereka kena tangkap KPK.

    “Karena jika mereka terpilih akan mengembalikan modal untuk uang yang diberikan sehingga kena tangkap KPK. Jadi rakyatlah yang bisa mencegah kepala daerah yang memberi duit untuk minta dukungan suara,” katanya saat Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI). Kamis (15/3).

    Menurut Zulhasan sekarang ini di pilkada ada istilah NPWP (nomor piro wani piro).

    “Saya pernah diberitahu bahwa di Pilkada jangan PHP (pemberi harapan palsu) harus NPWP,” ucapnya.

    Jadi, bila ingin kepala daerah tidak kena OTT sistem pemilihan juga harus dirubah tidak langsung tapi lewat DPRD agar biaya murah.

    Diingatkannya rakyatlah yang menentukan seseorang jadi Bupati, Walikota, Gubernur.

    “Rakyat itu adalah bos penentu siapa yang dipilih. Jika memilih pimimpin yang kena OTT karena ingin balik modal, ya, yang salah pemilihnya,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu Zulhasan mengajak peserta PWKI untuk malawan pengadu domba yang bisa hancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Indonesia terdiri berbagai suku agama dan etnis tujuannya Indonesia maju dan makmur. Tak kenal bahwa satu suku lebih dari lainnya. Semuanya sama satu tujuan,” sambungnya.

    (jan/beritasampit.co.id)