KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan (DKPP) melaksanakan kegiatan diskusi bersama kelompok kerja sertifikasi kelapa sawit berbasis yurisdiksi tingkat Kabupaten Seruyan, di aula kantor bupati setempat, Senin (19/3/2018).
Sayangnya, pada kegiatan ini sejumlah perusahaan besar swasta (PBS) yang ada di Seruyan kurang perhatian, hal ini terlihat banyak PBS yang tidak hadir.
Kepala DKPP Seruyan H Sugian Noor mengatakan, dirinya sangat kecewa terhadap PBS yang tidak hadir. Ini terlihat dari minimnya perwakilan dari sejumlah PBS yang terlibat dalam kelompok kerja sertifikasi untuk mendapatkan sertifikasi berstandar internasional Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) atau memproduksi sawit secara berkelanjutan.
Menurutnya, undangan sudah disebar jauh sebelum kegiatan bahkan undangan tersebut langsung di tandatangi Pjs Bupati Seruyan Leonard S Ampung. Yang mana acara ini sangat penting diikuti bagi PBS dan bukan hanya kepentingan pemerintah daerah saja.
“Apalagi ketidak hadirannya sejumlah PBS itu tidak memberikan alasan. Untuk itu ini perlu dievaluasi terhadap PT Wilmar dan PT Sinar Mas, Salunok, Minamas, Sawitmas, Mentobi, serta Agro Indomas yang tidak hadir ini, karena ini bukan untuk kepentingan pemerintah daerah saja melainkan kepentingan semuanya,” katanya saat menghubungi beritasampit.co.id melalui Whatsapp pribadinya, Senin (26/3/18).
Terkait hal ini, Sugian Noor akan menindaklanjutinya. Dalam waktu dekat, kata dia, akan mengadakan pertemuan di tempat lain, meminta pernyataan pimpinan PBS apakah mareka memang tidak mau hadir karena memang tidak respek degan progrm sertifikasi yurisdiksi tersebut.
Kedua, Pemkab Seruyan akan berkonsultasi ke Kementrian Pertanian Dirjenbun, ke team ISPO dan juga ke team RSPO dengan dukungan inobu tentunya untuk mendiskusikan hal ini secara mendalam.
(rdi/beritasampit.co.id)
