FORHATI Perjuangkan Sanksi LGBT Masuk ke UU KUHP

597
Hanifah Menjelaskan Hasil Pertemuan Dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di ruang kerja lantai 9 Nusantara III Gedung DPR, Rabu (4/4). 

JAKARTA – Ketua Koordinator Presidium Forum Alumni HMI Wati (FORHATI) Hanifah Husein mengatakan pihaknya melakukan kajian terkait LGBT (Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender) yang akan mengawali sanksi untuk LGBT masuk kedalam UU KUHP yang sekarang.masih direvisi di DPR.

“Kita kawal, kita perjuangkan terlebih lagi kita harus menyadari bahwa masa depan anak kita mendatang ditangan kita karena tanpa kita sadari anak-anak kita tidak bisa di awasi selama 24 jam,” kata Hanifah menjelaskan hasil pertemuan dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di ruang kerja lantai 9 Nusantara III Gedung DPR, Rabu (4/4).

Menurutnya, LGBT mengerikan karena secara struktural dari luar itukan betul-betul direncanakan kalau tidak salah namanya UNDP itu ada dana khusus, ada komunitas yang sudah dibina dan sudah membuat organisasi dan kemudian pernah melakukan kongres di Jogja.

“Kita tidak tahu apakah mereka sadar atau tidak tahu , apakah dia minta izin atau tidak dengan pemerintah daerah dan kenapa pemerintah daerah seolah diam saja,” ucapnya.

Dijelaskan, sebagaimana kita ketahui UU itu yang kita pakai sejak zaman Belanda belum ada khusus pasal yang memberikan hukuman sebagai efek jera dari LGBT ini.

“oleh karena itu kita harus perjuangkan harus masuk di KUHP sanksi LGBT. Tadi juga kita telah sampaikan kepada ketua MPR kenapa jadi senyap-senyap masalah LGBT ini. Jangan-jangan orang lain yang bergerilya kemudian kita diam-diam atau tiba-tiba nanti bisa terjadi ketok palu,” sambungnya.

Baca Juga:   DPD RI Pastikan Tak Ada Kecurangan di Situng KPU

Lanjutnya, kita memang bukan ahli hukum tetapi kita sudah memberi masukan inilah hasil pemikiran alumni kita, pasal ini jadi ini, pasal itu jadi itu, jelasnya.

Kalau saat ini FORHATI pemegang keputusan legislasi tetapi diinternal dengan seluruh masyarakat kami harus melakukan itu dan dimulai dengan keluarga. “Jadi kami ingin selamatkan keluarga, selamatkan NKRI. Banyak yang bisa dibuat tetapi selamatkan dahulu keluarga dan kita mulai dari keluarga, tegasnya.

Memang bangsa ini tak boleh disamakan seperti di Timor Leste atau bangsa lain yang melegalkan LGBT.

“kita negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang berKetuhanan yang Maha Esa, jadi semua agama yang ada disini tidak membenarkan prilaku menyimpang seperti LGBT sebab prilaku yang menyimpang oleh tim ahli mengatakan 50 kali dampaknya lebih besar terhadap kematian dibanding dengan lainnya,” sambungnya

Oleh karena itu kita selamatkan bangsa ini, “kami perempuan bertanggungjawab di rumah tangga kita bertanggungjawab baik suami atau istri dengan tangan yang lembut ini kita selamatkan keluarga kita, itu yang akan kami lakukan,” Tegas dia.

Baca Juga:   Kepala Staf Kodam XII/Tanjungpura, Lantik dan Sumpah Prajurit Tamtama TNI AD Gelombang Dua

Istri Ferry Mursyidan Balda ini juga berharap kepada semua orang tua untuk dapat menjadi benteng utama dalam pendidikan anak, karna hari ini kehadiran orang tua sangat dibutuhkan.

FORHATI akan mempromosikan isu bahaya LGBT bahkan akan ke MA yang memang menentukan kebijakan “tetapi lebih dari itu adalah kami memulai dengan komunitas kami, jelasnya.

Hanifah juga menegaskan akan FORHATI akan kembali ke Khittah bahwa mensejahterakan dan menyelamatkan keluaraga karena semuanya dimulai dengan keluarga dan mengembalikan fungsi bahwa ibu adalah guru yang pertama dan utama bagi anaknya, jadi tema kami adalah selamatkan keluarga dan selamatkan NKRI.

“Kita hanya ingin membuka mata bahwa orang yang akan melegalkan LGBT ini pasti dia bekerja keras tetapi kami mengingatkan diri kami bahwa kami tidak tidur, tegasnya.

Ketua MPR Zulhasan menyampaikan rasa terimakasih kepada FORHATI atas masukan dan dukungan kepada MPR untuk melawan prilaku hidup menyimpang atau yang lebih dikenal dengan LGBT.

“Saya terimakasih atas perjuangan ibu-ibu semua dan saya akan berada yang barisan paling depan untuk melawan dan siap mendukung penolakan LGBT di Indonesia,” ucap ketua MPR.

(jan/beritasampit.co.id)

EDITOR: MAULANA KAWIT