Kasus Wilmar Harus Dilihat dari Hukum Positif dan Hukum Adat

106
Amggota DPRD Kalteng, Walter S Penyang.

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi B DPRD Kalteng, Walter S Penyang, mengatakan, kasus pengrusakan terhadap Sandung, Sapundu, Bukung yang terjadi di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur harus dilihat daei semua sisi.

Menurut Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Provinsi Kalteng ini, kasus tersebut bukanlah kasus sembarangan, bukan hanya soal tuntut menuntut saja. Karena kasus tersebut menurut dia, harus dilihat dari semua sisi, baik hukum positif maupun hukum adat.

Meski demikian, dia menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada Majelis Agama Hindu Kaharingan Kotawaringin Timur.

Baca Juga:   Soal PT APK, Ini Komentar Kalangan Anggota DPRD Kalteng

“Harus dilibatkan, terutama Majelis Agama Hindu Kaharingan Kotim, paling tidak pihak keluarga yang memiliki Sandung tersebut, ini bukan masalah asal tuntut,” kata Walter, Selasa (10/4/2018).

Dia menjelaskan, dalan tataran organisasi Majelis Agama Hindu Kaharingan ini semua ada tingkatannya, mulai dari Provinsi, kemudian ditingkat Kabupaten a
da pihak Majelis Daerah, kemudian ditingkat Kecamatan ada Resort hingga kelompok terkecil.

Dalam kasus ini kata dia, pihak keluarga yang merasa dirugikan merundingkan masalah tersebut kepada majelis di daerah, mengenai denda dan sebagainya. Hal ini penting dilakukan, agar kasus serupa tidak terjadi lagi dimasa mendatang.

Baca Juga:   Oknum Pengrusakan Situs Adat Dayak Diduga Telah Dipindahkan Pihak Perusahaan

“Misalnya dalam majelis ini dendanya semua jelas, kena singer misalnya, dan itu wajib agar kasus serupa tidak terulang,” tegasnya.

Perlunya pelibatan unsur Majelis Kaharingan dalam kasus ini, sangat penting agar kasus yang terjadi tersebut tidak disalahgunakan. “Karena kami menilai agar kasus ini tidak disalahgunakan, kalau memang sudah dilibatkan kami bersukur itu harapan kami,” pungkas Walter.

(nt/beritasampit.co.id)

Komentar Facebook

comments