SAMPIT – Rapat Paripurna DPRD Kotim diwarnai kritikan pedas masing-masing Fraksi dalam penyampaian pendapatnya, pada Selasa (10/4/2018) tadi pagi.Salah-satunya muncul dari praksi gabungan Partai Amanat Nasional Demokrat (PANASDEM) DPRD Kotim, mereka menilai satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) hanya berlomba-lomba untuk menganggarkan program pengadaan barang dan jasa.
“Contohnya kendaraan dinas, perumahan pegawai dan pembangunan pasar yang tidak ada multiflayer efeknya sama sekali untuk kepentingan masyarkat banyak, selama ini SOPD hanya terkesan berlomba-lomba membuat program masalah barang dan jasa,” ujar Syahbana pada saat membacakan padangan praksi tadi pagi.
Panasdem menyebutkan dari sekian banyak aset daerah dalam hal pengelolaan, belum sepenuhnya menunjukan tanggung jawab terhadap pengelolaan aset tersebut.
Fraksi Panasdem juga menyebutkan, sama halnya dengan perumahan dinas, sejak dibangun, sampai saat ini justru tidak ditempati oleh yang bersangkutan, justru hancur kerena tidak ada penghuni, beberapa pasar ditahun lalu disejumlah kecamatan juga dibangun pasar milik pemerintah daerah dengan system kelolanya yang tidak jelas.
“Dengan menarik uiran untuk keamanan dan kebersihan pasar, ini sempat menjadi polemik antara pedagang pasar, karena di satu sisi lain pengurus pasar dihantui pungli karena dasar penarikan yang tidak jelas aturan hukumnya, kendatipun bukan untuk kepentingan pribadi mereka, padahal pasar ini dibangunan dengan mengunakan anggaran dari APBD Kabupaten dan milik pemerintah daerah,” Jelasnya dalam sikap pandangan Fraksi tersebut.
Panasdem juga mempertanyakan, apakah kemampuan pemerintah daerah hanya sebatas bisa membuat dan mengadakan aset milik daerah tanpa harus melakukan pengawasan dan pengelolaan dengan baik.
(drm/beritasampit.co.id)
