SAMPIT– Selama ini lambannya gajih pegawai atau staf desa, serta proses pembangunan, yang mana keseluruhannya dampak dari lambatnya proses pencairan anggaran baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
Hal ini terungkap setelah dibahas dalam rapat kerja DPRD Kotim, bersama 168 Kades dan 17 Camat, dan satuan perangkata daerah Pemkab Kotim yang mana sampai dengan saat ini masih belum selesai membahas dua agenda yang tersisa dari tiga agenda sebelumnya.
Mendengar keluhan seluruh Kades yang mana lambannya pencairan anggaran tersebut, pihak legislatif langsung menanyakan kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Redi Setiawan yang juga hadir di forum.
“Sebenarnya bukan rekomendasi dari camat, tetpai proses pencairan tersebut harus melalui mekanisme, dari pemerintah daerah ke Provinsi, sehingga perlu waktu, disini Camat mewakili pemerintah daerah karena Camatlah yang dekat dengan Kepala Desa yang ada,” Ujar Kadis BPMDes Redi Setiawan menjelaskan di forum, pada Senin (16/4/2018).
Tiga orang Unsur pimpinan Dewan yang hadir saat itu memberikan respon positif atas keluhan para Kades ini, mereka menilai, rekomendasi yang tertuang dalam Peraturan Bupati tersebut hanya akan memperlambat proses pembangunan di Desa.
“Untuk itu kami sepakat akan memberikan rekomendasi setelah rapat ini, agar mencabut point di Perbub tersebut,” Ungkap Jhon Krisli mewakili legislatif saat itu.
Menurut Ketua DPRD Kotim ini, dalam proses pencairan anggaran semestinya tidak perlu menggunakan cara yang hanya memperlambat proses kerja Kepala Desa, baik dalam membangun,serta memerikan pertanggungjawaban kepada pegawainya di desa.
“Tidak perlu pemerintah daerah melalui Camat untuk memberikan rekomendasi dan apalah itu namanya, tugas pemerintah daerah cukup melakukan pengawasan, sama seperti Desa Eka Bahurui, pencairan itu jangan bersifat uang kes, melainkan melalui transfer ke rekening desa, jadi tidak akan sulit dalam pengawasannya,” Tutup Jhon.
(drm/beritasampit.co.id)
EDITOR: MAULANA KAWIT
