SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar rapat kerja pembahasan pengelolaan dana CSR. Rapat yang digelar, Selasa (17/4/2018) menghadirkan Pemkab Kotim, kepala desa, dan perusahaan besar swasta (PBS) yang ada di Kotim.
Dalam rapat itu, tampak menimbulkan banyak pertanyaan besar yang belum bisa terjawab, baik oleh pihak pemerintah daerah maupun pihak PBS yang hadir.
“Saya sedikit bingung dengan pemerintah daerah seolah-olah rapat membahas CSR ini tidak penting sama sekali, kok para petinggi eksekutif tidak bisa hadir semua,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kotim Rudianur di tengah rapat forum CSR tersebut.
Rudianur juga menyindir pihak Pemkab setempat, lantaran selama ini hampir semua desa yang ada di Kotim masih belum bisa sepenuhnya merasakan program CSR yang wajib direalisasikan oleh perusahaan.
“Mumpung ada kades-kades disini, silahkan kita tanyakan ke mereka, apakah desanya sudah merasakan CSR, bayangkan saja kalau 30 perusahaan kelapa sawit yang ada merealisasikan 1 miliar pertahunnya,” tegasnya.
Saat itu, Rudianur sempat menuding adanya pihak dinas terkait yang menyambangi perusahaan dan mendapatkan sebagian dana CSR disetiap perjalanan dinasnya.
“Sebenarnya CSR itu bukan untuk dinas, tetapi untuk masyarakat, saya tau ada dinas yang pernah datang berkunjung ke perusahaan di Kotim ini lalu dimasukan dalam data CSR oleh pihak perusahaan,” ucapnya.
Rudianur menyebutkan apabila CSR ini sudah tersalurkan dengan baik, tentunya masalah keluhan masyaraksat dan desa tidak akan sampai di lembaga dewan.
“Seandainya CSR berjalan dengan baik, maka tidak akan terjadi keributan seperti ini,” tutupnya.
(drm/beritasampit.co.id)
