JAKARTA – Masalah minyak kelapa sawit Indonesia, yang akan diresolus oleh parlemen Uni Eropa, akibat diperburuk oleh LSM Indonesiadenvan mengembuskan isu bahwa sawit Indonesia merusak lingkungan atau deforestasi.
“Makanya kita akan minta ke PPATK tentang LSM–LSM apa saja dan berapa uang yang sudah digelontarkan oleh Uni Eropa untuk LSM-LSM tersebut. Resolusi Uni Eropa akan merugikan 50 juta rakyat Indonesia yang bergantung kepada kelapa sawit ,” kata anggota BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) Fadel Muhammad di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (23/4/2018).
Fadel Muhammad bersama Ketua BKSAP Hj Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), Ariyanto Munawar (PKB), Syaiful Rasyid (Gerindra), Abdul Latif Hanafiah (PKB), dan Soehartono (NasDem) telah bertemu parlemen Uni Eropa untuk menjelaskan kondisi sesungguhnya dan menolak resolusi diskriminatif kelapa sawit Indonesia tersebut.
“Jadi, resolusi parlemen Uni Eropa itu diskriminatif akibat kampanye negatif LSM terhadap sawit Indoensia, dan dana yang digelontorkan untuk LSM itu sangat besar,” ujarnya.
LSM tersebut mengopinikan bahwa kelapa sawit Indonesia sebagai penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan (deforestasi) di daerah tropis.
Ditambah Nurhayati, reso KK usi sedang dalam proses pembahasan dan belum final oleh parlemen, komisi, dan dewan Uni Eropa.
“BKSAP marah dengan rencana resolusi itu. Padahal, Indonesia merupakan demokrasi terbesar ketiga dunia. Seharusnya berpihak kepada Indonesia dibanding negara-negara ASEAN lainnya,” ujar Nurhayati.
Karena itu Nurhayati meminta pemerintah selalu mengontrol LSM-LSM yang masuk maupun keluar Indonesia. Dan, ternyata LSM-LSM itu memberikan data-data yang salah tentang sawit Indonesia.
Celakanya lagi kata Nurhayati, LSM-LSM itu sudah memasuki pengajian-pengajian, masjid-masjid, gereja, pura dan sebagainya. “Jadi, pemerintah harus cek izin LSM-LSM yang masuk maupun yang keluar dari Indonesia,” katanya.
(jan/beritasampit.co.id)
