Komisi IV DPR RI Kecewa, Ancaman Rekom Pencabutan Izin Best Group Sudah Didepan Mata

    SAMPIT- Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh pihak Komisi IV DPR RI, pada Rabu (25/4/2018) belum juga menghasilkan suatu kesimpulan yang baku, namun dalam forum tersebut pihak Komisi IV DPR RI sudah merancang suatu keputusan yang akan disimpulkan di ujung RDP tahap berikutnya.

    Dari video rekaman yang direkam oleh ketua Tim Desa Patai, Suparman saat rapat tersebut berlangsung, pihak Dirjen Gakkum RI, dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu Dirjen Planologi dalam hal ini, untuk langkah penindakan secara hukumnya.

    “Seperti yang diungkapkan pihak Dirjen Gakkum kemarin, mereka menduga ada praktik tindakan pidana pencucian uang (TPPU) atas kasus dua perusahaan yang di bahas pada rapat itu, terutama Best Group,” Ucap Suparman, Kamis (26/4/2018).

    Suparman juga menjelaskan, dalam hal ini pihak Komisi IV dengan tegas akan memberikan rekom pencabutan izin terhadap Best Group. Namun hal ini nantinya akan disampaikan ke Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, yang mana akan diundang dalam RDP berikutnya.

    “Pihak Komisi IV DPR RI juga kecewa, karena pihak PT Task III juga tidak hadir dalan RDP tersebut,” lanjutnya.

    Menurut Ketua Tim Desa Patai ini, RDP yang tidak lama lagi akan diadakan di gedung Nusantara III, DPR RI nantinya akan mengundang Gubernur Kalteng dan Bupati Kotim. Supian Hadi S,Ikom guna pemberitahuan penerbitan rekom pencabutan izin dua PT diantaranya Best Group yang diduga sudah merugikan negara tersebut.

    “Sekali lagi RDP, turun atau tidak turun pihak PT Task III atau Best Group ini nantinya kata ketua Komisi IV akan mengeluarkan rekom pencabutan izinnya, makanya akan mengundang Pak Gubernur Kalteng dan Bupati Kotim,” Tutupnya.

    Diketahui RDP di komisi IV DPR RI ini merupakan tindak lanjut dari laporan pihak tim Desa Patai beberapa waktu lalu, yang menuntut hak plasma dengan PT Task III, beberapa waktu lalu. Namun kasusnya justru merembet sampai ke dugaan praktik pencucian uang, terutama menyangkut masalah administrasi perusahaan tersebut.

    (drm/beritasampit.co.id)