Kades se- Katingan Tandatangani Pakta Integritas Pertanggungjawaban ADD dan DD

    KASONGAN – Sebanyak 154 Kepala Desa (Kades) di 13 wilayah Kecamatan Kabupaten Katingan melakukan penandatangan pakta integritas pertangungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan pendapatan desa lainnya, di Aula Bapelitbang Katingan, Selasa (8/5/2018).

    Penandatangan pakta integritas pertanggung jawaban tersebut disaksikan oleh Sekda Katingan Drs Nikodemus, Asisten Perdata dan TU Negara Kejati Kalteng H Maryadi Idham Khalid, Perwakilan Kajari Kasongan, Perwakilan Perwira Penghubung serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 1015 Sampit/Kasongan.

    Nikodemus mengatakan, dengan berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014, maka menjadi kewajiban untuk setiap pemerintah kabupaten katingan untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengkondisikan dan mempersiapkan segenap organisasi dan aparatur pemerintah desa dalam mengemban amanat konstitusi negara untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui kegiatan pemerintah, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan itu sendiri.

    “Pemerintah desa yang meliputi kepala desa beserta seluruh perangkatnya dan badan permusyawaratan desa (BPD) harus dibekali dengan pengetahuan tentang materi peraturan undang-undang yang berlaku, agar penyelenggaraan pemerintah di desa dapat senantiasa sinergi dengan pembangunan daerah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” terangnya.

    Sehingga penerimaan keuangan desa ini menurutnya, tentu menuntut kemampuan pengelolaan yang lebih profesional dan tanggungjawab yang besar dari kepala desa dan seluruh perangkat desa.

    Oleh karenanya, disamping terus membekali kemampuan administrasi pengelolaan keuangan dan pendamping-pendamping pengelolaan keuangan desa, pemerintah daerah kabupaten katingan juga terus memberikan perhatian untuk kesejahteraan aparatur pemerintah desa, yaitu dengan memberikan peningkatan penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya.

    “Tanggungjawab terhadap keberhasilan pembangunan pada umumnya, dana pembangunan di desa pada khususnya, merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat. Oleh karenanya, setiap pemangku kepentingan yang telah diberika kewenangan oleh ketentuan perundang-undang agar segera melakukan konsolidasi dan bersinergi untuk mensukseskan setiap rogram yang pro rakyat, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Katingan Kabul Mustiman melaporkan, berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) DPMD Katingan tahun anggaran 2018, yang dianggarkan pada triwulan ke II, kepala desa atau yang mewakili dan pendamping desa ini berjumlah 154 desa.

    Dirinya berharap ini dapat menjadi motivasi bagi kepala desa dan seluruh aparat desa untuk menjadi agen perubahan di masing-masing pemerintah desanya agar tercipta pemerintah yang bersih dan berwibawa serta dipercaya oleh masyarakat.

    “Perlu saya laporkan juga tahun 2018 pagu DD sebesar Rp.123.109.956.000, tahap I terserap Rp.24.621.991.200 ( 20 persen) dan pagu ADD sebesar Rp. 76.102.058.500, tahap I Rp.45.661.235.100 (60 persen)‎,” pungkasnya.

    (ar/beritasampit.co.id).