JAKARTA – Tewasnya 11 orang akibat peledakan bom atas 3 gereja di Surabaya yang dilakukan gerakan teroris Minggu (13/ 5) menunjukkan masih ada masalah pada cara keberagaman segelintir masyarakat kita.
Padahal dalam peran pesan Bogor hasil Konferensi Tingkat Tinggi KTT ulama dunia dan cendekiawan tentang Islam Wasathiyah di Istana Bogor, nilai-nilai Islam karakter Islam wasathiyah moderat hal ini cocok dengan nilai ketuhanan Pancasila di mana agama dijalankan dengan saling hormat menghormati satu dengan yang lain.
“Untuk itulah MPR melalui badan pengkajian mengadakan Sarasehan Nasional kebudayaan dengan tema “Budaya Pancasila sebagai Peradaban Indonesia yang diadakan hari Selasa (15/5), besok,” kata Ketua Badan Kemabaga Pengkajian MPR Ir Rully Chairul Azwar, M.Si,I.Pu kepada pera di Gedung MPR, Senin (14/5).
Menurutnya, ada kendala yang membuat nilai-nilai budaya Pancasila tidak termasuk dalam perilaku elite dan sebagian masyarakat indonesia, sehingga menghambat pendorong kemajuan bangsa, bisa jadi hal itu disebabkan merebaknya kultur munafik, di mana perkataan tidak sinkron dengan perbuatan, tercipta banyak aturan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena penegasan hukum lemah, maraknya perilaku koruptif dan keteladanan minim dari kalangan pemimpin.
Apakah perlu digagas sebuah gerakan keteladanan nasional yang diprakarsai presiden sebagai bagian dari pembudayaan nilai-nilai kebudayaan Pancasila? Sambungnya
Guna diskusikan masalah seperti itulah lembaga pengkajian MPR akan mengadakan acara Sarasehan Nasional menghadirkan sejumlah pembicara seperti Gubernur Yogykarta Sultan Hamengkubuwono X, budayawan Prof DR Abdul Hadi WM, Zamawi Imron,I Nyoman Nuarta, Prof DR I Wayan Ardika M.
Penyanyi Acil Bimbo dan Pakar unardi kama serta penyanyi acil bimbo paka filsafat, Prof DR Frans Magnis Suseno dan pakar komunikasi Profesor Doktor Anwar Arifin.
Diharapkan dalam forum diskusi yang rencananya dihadiri oleh Wakil Ketua MPR DR.Ahmad Basyarah bisa menjadi ajang tukar pikiran antara Anggota Lemkaji dengan para akademisi, budayawan, tokoh adat, tokoh Agama dan tokoh masyarakat lainnya agar dapat merumuskan gagasan-gagasan tentang karakter dan muatan budaya bangsa yang dapat menjadi pedoman dan panduan dalam membangun peradaban Indonesia ke depan.
Dijelaskan, dalam soal demokrasi Bung Karno menegaskan bahwa sistem demokrasi dan hendak dibangun harus berdasar azas permusyawaratan perwakilan, untuk mencapai permufakatan, selain itu demokrasi Indonesia harus berbeda dengan demokrasi barat karena tidak bertujuan akhir mencapai persamaan politik saja, tetapi harus berujung pada persamaan ekonomi kesejahteraan sosial.
“Namun kecenderungan pembangunan sistem politik di Indonesia adalah sistem demokrasi yang sepenuhnya bersifat liberal tercermin setidaknya pada sistem pemilihan secara langsung dan penerapan sistem pemilu proporsional terbuka,” ujarnya.
Dengan sistem demokrasi macam ini rakyat mendapatkan hak- hak politiknya namun sistem demokrasi langsung itu menghasilkan demokrasi biaya tinggi dan persaingan politik yang menghalalkan secara segala cara, akibatnya sampai Februari 2018 tercatat 8 kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, melengkapi 313 kepala daerah yang ditangkap selama 2017. Iklim politik jika diwarnai beragam ketegangan yang semakin jauh dari semangat musyawarah dan mufakat,, jelasnya.
Demokrasi Tak Adil
“Demokrasi juga tidak menghasilkan keadilan sosial , menurut data Bank Dunia tahun 2016 pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 20% penduduk Indonesia, credit suisse dalam laporan kekayaan Global tahun 2016 menunjukkan di Indonesia 49,3% kekayaan dikuasai 1% penduduk terkayanya. Jika angka persentase dinaikkan menjadi 10% maka pengusahaan kekayaan naik menjadi 75% .berdasarkan data itu Indonesia menjadi negara keempat terburuk dalam soal ketimpangan ekonomi koperasi menjadi sokoguru perekonomian nasional dan sistem ekonomi pengarah ke neoliberalisme,” katanya.
Proses globalisasi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah juga memunculkan tangan pada jati diri identitas budaya bangsa, yang meliputi bahasa lokal, religi kepercayaan lokal, kesenian lokal, sistem organisasi sosial , tantangan terhadap jati diri atau identitas budaya dan tidak saja menghasilkan kepunahan tetapi berdampak pula pada perubahan karakter sosial akibat pengabaian nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom.
Bangsa Indonesia sebenarnya memiliki Pancasila secara Genuine, nilai-nilai digali kepada para pendiri negara dari budaya masyarakat Indonesia, dari sisi ini bangsa Indonesia sebenarnya sudah memiliki modal awal pembangunan peradabannya, karena Pancasila adalah ideologi, Palsapah dasar negara dan jati diri bangsa , Selain itu budaya dan kearifan lokal yang jika dihayati dengan baik sebenarnya tidak memberi kontribusi positif bagi pembangunan peradaban bangsa, sambungnya.
Namun disayangkan setelah lebih dari 72 tahun NKRI yang berdasarkan Pancasila di proklamasi tetapi nilai-nilai dasar itu tidak mewarnai perilaku elite dan sebagian masyarakat indonesia.
Budaya Pancasila belum menjadi perilaku yang membentuk berkepribadian bangsa indonesia, sikap perilaku politik serta kebijakan pembangunan pada umumnya dibentuk atas dasar pemikiran pragmatis jangka pendek tentang pemecahan masalah aktual dan faktual namun tidak bertolak dari nilai-nilai dasar pancasila.
Akibat solusi yang dihasilkan bersifat parsial dan tidak membentuk sistem dan budaya padahal Pancasila pernah digagas untuk menghasilkan bangsa yang berdiri diatas kaki sendiri atau berdikari , yang di elaborasi lebih lanjut Bung Karno menjadi Trisakti yaitu kedaulatan dalam politik , mandiri di bidang ekonomi dan kepribadian dalam budayaan, jika melihat kasus-kasus yang disebut tadi rasanya kita belum menjadi bangsa yang berdikari dan mewujudkan misi yang disebut dalam Trisakti tersebut.
Menjadikan Pancasila sebagai basis nasional untuk pembangunan bangsa yang maju menjadi semakin urgent, karena kaitan kebudayaan dengan pembangunan peradaban tidaklah perlu diragukan lagi, peradaban peradaban maju dunia selalu dikaitkan dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakatnya, misalnya kemajuan peradaban barat disebabkan karena nilai-nilai budaya etika protestan atau protestan ethics, selain itu kemajuan bangsa di Asia Timur seperti Cina, Korea Selatan, Jepang juga di tenggarai lahir karena nilai-nilai confusianisme atau semangat Bushido atau samurai, jelasnya.
(jan/beritasampit.co.id)
