Ketua DPR Minta Pemerintah Cari Jalan Keluar Tak Tergantung Impor Beras

438

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk mencarikan jalan keluar agar Indonesia tidak ketergantungan impor beras.

“Secara peraturan perundangan, UU Pangan memang tidak melarang impor jika memenuhi syarat dan untuk kepentingan nasional. Antara lain, produksi nasional tidak mencukupi kebutuhan, serta adanya kenaikan harga di pasar. Namun, pemerintah tidak bisa terus menerus bergantung kepada impor. Perlu berbagai pembenahan yang serius sehingga bangsa Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan,” kata Bamsoet saat menjadi narasumber seminar nasional “Ketersediaan Pangan, Swasembada vs Impor” Senin (21/05/18).

Hadir sebagai pembicara lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Djalil.

Menurutnya, kedaulatan pangan merupakan wujud dari kemerdekaan kita dari ketergantungan terhadap negara lain. Ketersediaan pangan merupakan pangkal upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Modal utama dalam mewujudkan ketersediaan pangan adalah kekayaan sumber daya yang beragam, teknologi dan kemitraan strategis.

Kedaulatan pangan menghadapi tantangan yang berat. Pasalnya, kecenderungan penawaran semakin menurun, sementara permintaan semakin meningkat, sambungnya.

“Produksi pangan menghadapi banyak kendala fisik, ekonomi dan lingkungan. Sementara permintaan pangan akan terus tumbuh terkait pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, perkembangan global hingga perubahan iklim yang ekstrim,” kata Bamsoet.

Baca Juga:   Masuki Tugas Dalam Ruang Kerja Baru, ‘Sang Pelayan’ Petakan Berbagai Hal

Impor beras tidak haram asal memenuhi beberapa persyaratan. Hanya saja Bamsoet merasakan kegelisahan di masyarakat terkait masih ada impor beras ke Indonesia.

Kebijakan impor beras bukan baru kali pertama dilakukan, namun sudah ada sejak berbagai era pemerintahan terdahulu. Walaupun Indonesia dikenal subur tanah dan kaya alamnya, kebijakan impor beras menjadi sisi dilematis yang selalu terjadi di setiap pemerintahan, jelasnya.

“Kebijakan impor beras menjadi polemik karena belum adanya data pangan yang valid dan menjadi rujukan semua stake holders. Tak jarang masih terjadi ribut dikalangan internal pemerintah sendiri mengenai mana data yang valid. Karena itu saya minta perlu adanya transparansi, baik dari data maupun kegunaan beras impor. Sehingga masyarakat memahami dan tidak menimbulkan spekulasi adanya pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari kebijakan impor beras ini,” ujar Bamsoet.

“Produksi pangan menghadapi banyak kendala fisik, ekonomi dan lingkungan. Sementara permintaan pangan akan terus tumbuh terkait pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, perkembangan global hingga perubahan iklim yang ekstrim,” ucapnya.

Baca Juga:   Politik SARA Dinilai Lebih Buruk, MPR: Perbedaan Aliran Agama Berpengaruh di Pemilu 2019

Bamsoet memaparkan kebijakan kedaulatan pangan memerlukan political will yang kuat, konsisten serta berkelanjutan. Kesamaan pandangan antara pemerintah dengan DPR, maupun diantara pemerintah sangatlah penting.

“Untuk mewujudkan kedaulatan pangan perlu investasi yang besar. Karena itu perlu dijalin kemitraan strategis antara pemerintah dan swasta, terutama untuk menyediakan prasarana dan sarana, inovasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM serta distribusi dan logistik pangan,” ujar Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini memastikan DPR terus mendukung berbagai upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Berbagai kebijakan pro petani yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga selalu direspon positif oleh DPR RI. Di tahun anggaran 2017, dari total alokasi Rp 22,65 triliun, sebanyak 85 persen atau Rp 19,3 triliun digunakan untuk belanja sarana dan prasarana (Sarpras) petani.

“Baru kali ini 85 persen anggaran digunakan untuk Sarpras. Ditahun-tahun lalu, misalnya pada tahun 2014, belanja Sarpras hanya 35 persen dari total anggaran Kementerian Pertanian atau sebesar Rp 5,4 triliun. Presiden Jokowi telah menggalakan refocusing anggaran. Inilah yang akan menjadi pondasi kita dalam mewujudkan kedaulatan pangan kedepan,” kata Bamsoet.

(jan/Beritasampit.co.id)