PALANGKA RAYA – Sekertaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera membuat Tim untuk menguat masalah pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.
Kerena sebelumnya, komisi B DPRD Kalteng sudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Tahun 2017 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalteng. Dimana pihaknya juga menemukan berbagai masalah, mulai dari terlalu tingginya bangunan, tidak sesuai spek dan beberapa bagian bangunan yang mengalami keretakan.
“Kalau seperti ini, laporan masyarakat banyak, kita mempertanyakan bagaimana perencanaan pembangunan ini sebenarnya? Siapa saja pejabat PPTKnya, oleh sebab itu kita minta Pemprov, dalam hal ini Gubernur segera membentuk tim untuk mengusut pembangunan PPI ini,” ungkap Punding kepada wartawan, Senin (21/5/2018)
Dari informasi yang diterima dilapangan, Penyelesaian pembangunan proyek Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Kumai, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) ternyata baru diselesaikan akhir Februari 2018 lalu.
Padahal dalam kontrak yang telah ditetapkan, proyek pembangunan tersebut dimulai pada 23 Agustus 2017 dan berakhir pada 20 Desember 2017.
“Kemarin itu pembangunannya baru diselesaikan Februari akhir, Maret pun masih ada pengerjaan, mungkin pemeliharaan,” ujar Sapriansyah, salah satu nelayan di PPI di Kumai.
Dari hasil pembangunannya dinilai mubazir karena terlalu tinggi, sebelumnya beberapa bagian bangunan PPI ini sudah mengalami keretakan. Hal ini diduga karena banyak konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan spek.
“Kita minta kalau bisa ini direndahkan, karena untuk bongkar muat kita masih menggunakan pelabuhan yang lama, kita kecewa lah kalau begini hasil pembangunannya, sebelumnya juga ada keretakan di bangunan ini,” ungkap Sapriansyah, yang sudah cukup lama menjadi nelayan di Kumai ini.
Dia meminta agar pemerintah dalam melaksanakan pembangunan bisa mencari masukan dengan masyarakat, utamanya nelayan agar program pembangunan tidak sia-sia seperti yang sudah terbangun sekarang ini.
“Waktu pembangunan sudah kita kasih masukan terlalu tinggi tapi tidak didengarkan, untuk pengaman ini saja kami swadaya,” tambahnya.
(nt/beritasampit.co.id)
EDITOR : MAULANA KAWIT
