JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengajukan tambahan anggaran untuk pembangunan gedung baru di tingkat pusat dan daerah Rp 836,46 miliar.
“Pembangunan kantor DPD di ibu kota negara dan ibu kota provinsi usulan anggarannya sebesar Rp 836.468.018.800,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPD Ma’ruf Cahyono di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (6/6/2018).
Untuk di tingkat pusat, DPD mengajukan anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 557.299 miliar.
Gedung baru yang rencananya berada di kompleks parlemen Senayan itu merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan umum sarana dan prasarana DPD RI.
Sementara untuk di daerah, pembangunan gedung baru rencananya akan dilakukan di 25 ibu kota provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 279,168 miliar. Salah satu yang akan dibangun di Kalimantan Utara.
Menurut Ma’ruf, total keseluruhan tambahan anggaran DPD untuk RAPBN 2019 sebesar Rp 915,664 miliar. Tambahan anggaran itu diajukan setelah DPD mendapat pagu indikatif sebesar Rp 1,087 triliun untuk anggaran 2019.
“Usulan tambahan seluruhnya sebayak Rp915 miliar. Sebagian besar untuk kepentingan pembangunan gedung DPD pusat dan di daerah,” ujar Ma’ruf.
Pada tahun lalu, Ketua DPD Oesman Sapta Odang menyatakan pihaknya telah mengajukan usulan pembuatan gedung DPD baru ke Presiden Joko Widodo. Usulan itu disampaikan lantaran operasional DPD saat ini menumpang di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat.
“DPD mau bikin gedung baru. Kami sudah usulkan (ke Presiden),” kata Oesman, Agustus 2017 lalu.
Oesman menyatakan, pembangunan Gedung DPD merupakan proyek yang ada sebelum masa kepemimpinannya. Ia menegaskan hanya meneruskan realisasi proyek tersebut agar maruah DPD terjaga.
Oesman mengklaim, DPD sudah memiliki blueprint dari pembangunan gedung tersebut. Ia berkata, DPD berencana membangun gedung sebanyak 20 lantai dengan nilai anggaran sekitar Rp 1 triliun di salah satu lahan terbuka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
(jan/Beritasampit.co.id)
