PALANGKA RAYA – Pelaksanaan Program Dinas Kehutanan tahun 2018 hingga kini terlaksana sampai 40 persen dari seluruh program secara umum.
Program Dinas kehutanan dilaksanakan masing-masing bidang dalam satu sekretariat, yaitu bidang perlindungan dan pengamanan hutan, rehabilitasi hutan, perhutanan sosial dan bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan.
Semua program tiap bidang tersebut berjalan beriringan. Salah satunya bidang perhutanan sosial terkait sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok tani hutan hingga sekarang sudah aktifnya kelompok kerja percepatan perhutanan sosial.
Sedangkan terkait rehabilitasi, rata-rata sudah mengidentifikasi areal calon rehabilitasi di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Misal, yang menjadi tanggung jawab pemegang izin tambang itu harus di rehabilitasi di arealnya.
Realisasi program tersebut diungkap Kepala Bidang Perencanaan dan pemanfaatan hutan Agung Catur Prabowo, S.Hut, MP. “Meraka mengidentifikasi lokasi-lokasinya juga termasuk punya kehutanan sendiri,” ungkapnya Jumat (22/06/2018).
Dalam bidang rehabilitasi, untuk penanaman dan penyediaan bibit belum bisa terlaksana karena terkendala musim dan menunggu jadwal pelaksanaannya.
Sementara, pelaksanaan program perlindungan dan pengamanan hutan, salah satu yang sedang dilaksanakan adalah konservasi sumberdaya alam hayati ekossitem (KSDAE) di Nyaru Menteng, pada tahun ini sedang dalam pembentukan tim kolaborasi bahkan pemantauan titik api rawan kebakaran tetap berjalan.
“Tahun ini tinggal membentuk forum kolaborasi pengelola Nyaru Menteng. Operasi pengamanan jalan terus masih, patroli termasuk kebakaran sudah siaga meskipun masih hujan, pemantauan titik api terus dilaksanakan, juga koordinasi ke HPH untuk persiapannya untuk pengendalian kebakaran,” ungkapnya
Sedangkan dalam bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan, Agung Catur Prabowo S. Hut MP mengatakan, bahwa programnya tetap akan jalan walau tidak adanya anggaran, karena menurutnya bukan hanya persoalan anggaran tetapi pelayanan.
“Untuk bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan, ada atau tidak adanya anggaran itu jalan terus karena itu namanya pelayanan, pelayanan perizinan ada juga, ada program anggaran,” ujarnya menjelaskan.
Sebab, pada bidang perencanaan dan pengamanan hutan lebih banyak program pelayanan dari perizinan sampai monitoring evaluasi.
“Di bidang perencanan dan pengamanan program pelayanan yang lebih banyak, misalnya perizinan tambang rakyat, yang skala besar perkebunan, pelepasan jalan terus, aktivitas rencana tahunan HPH serta HTI, dan monitoring evaluasi sudah mulai jalan dan itu memang rutin,” timpalnya.
Ia juga menegaskan, bahwa program-program Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng hingga sekarang sudah berjalan sesuai perencanaan tanpa ada kendala.
“Rata-rata program terselesaikan sekitar 30-40 Persen dari seluruh program itu,” tutupnya.
(sps/beritasampit.co.id)
EDITOR : MAULANA KAWIT
