JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik Keamanan Fadli Zon mengungkapkan pihaknya akan terus mempertahankan Papua tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Upaya itu kami akan mengadakan pendekatan kepada negara negara Pasific yang masih ada mendukung Papua Merdeka. Kita akan mengadakan pendekatan kepada mereka itu dengan menjelaskan tentang Papua itu bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Sehingga disatu forum bersama dengan negara-negara Pasifik yang kita namakan Indonesia Pacific parliamentary Partnership (IPPP) akan menggunakan waktu pendekatan kepada negara yang mendukung Papua Merdeka supaya mereka tidak dukung lagi,” kata Fadli Zon didampingi Staf Ahli Kemenlu Ronny Prasetyo Yuliantoro saat memberikan keterangan pers, Jumat (6/7/2018).
Menurut Fadli, acara itu diadakan di Indonesia, Jakarta tanggal 23 -24 Juli 2018, dengan tuan rumah BKSAP DPR RI.
Pada IPPP dan ini sebuah forum kemitraan parlemen antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan di Samudra Pasific, ada kira-kira 16 negara yaitu Kepulauan Cook, Federasi Mikronesia, Fiji, Francis Polinesia, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Salomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu.
“Itu nama-nama negara yang kita undang untuk penyelengaraan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) dengan tema utama Human Development and Maritime Sustainabeility atau Pembangunan Manusia dan Keberalangsungan Dunia Maritim, karena berada di Samudra Pasific,” ujarnya.
Kami sudah konfirmasi kepada beberapa negara sampai 5 Juli kemarin ada 6 ketua parlemen yang akan hadir dalam forum tersebut yang sudah konfirmasi, yaitu dari Mikronesia , Fiji, Kiribati, Nauru Tonga dan Papua Nugini.
Sedangkan yang sudah bersedia hadir dengan Wakil Ketua Parlemen yaitu dari Kaledonia Baru dan kemudian juga tentu parlemen-perlemen yang tadi disebut kurang- lebih 80% dari 16 negara itu yang akan hadir, sambungnya.
Diingatkannya, ini adalah salah satu Forum pertama yang digagas oleh DPR sebagai upaya untuk mendukung diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah dan saya kira ini adalah bagian dari tugas sesuai dengan MD3 Parliamentary Develomasy atau Diplomasi Parlemen, sehingga kita bisa bicara dengan pihak-pihak dari negara Pasific tersebut termasuk negara-negara yang selama ini sudah mempunyai group kerjasama bilateral yaitu GKSB, yang sudah berjalan seperti dengan Panuatu.
“Kita juga aktif untuk mengunjungi dan berdialog dengan parlemen Fiji dan ini adalah salah satu negara besar di Pasific dan menghadiri ketika itu Asia Fasific Parliamentary Forum AFPF Supa di Fiji,” katanya.
Dalam forum itu dibagi dengan tema pertama adalah membicarakan Building Partnership for Future Development yaitu membangun kemitraan untuk pembangunan di masa depan bersama dengan parlemen dari Pasific.
Tema yang kedua adalah Parliamentary Drives to Promote Potential of Blue Economy to Ensure Sustainable Development of Marine Resources atau dukungan Parlemen dalam ekonomi biru terkait dengan laut untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dari sumber-sumber maritim, sambungnya.
(jan/Beritasampit.co.id)
