SAMPIT- Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Jhon Krisli mengatakan, sistem pelaksanaan pembangunan di Kotim harus dirubah. Terutama dari sisi pelelangan mulai perencanaan hingga lelang pekerjaan fisik.
Selama ini pelelangan pekerjaan selalu dilaksanakan di akhir semester pertama, sehingga pelaksanaan APBD seringkali terlambat akibatnya berhimbas kepada kualitas pembangunan dari setiap program fisik.
“Mestinya pemkab melakukan lelang perencanaan di awal tahun. Pelaksanaan APBD itu kadang telatnya oleh eksekutif. Ini juga akan berpengaruh pada daya serap anggaran kita,” ucap Jhon, Selasa (10/7/2018).
Menurut dia, kejadian semacam ini selalu terulang di setiap tahun anggaran. Ditambah lagi eksekutif tidak pernah menyampaikan alasan pelelangan proyek yang dilakukan di pertengahan tahun.
“Padahal waktu untuk menyiapkan pelelangan itu sudah ada diatur tidak sampai berbulan-bulan,” tegasnya.
Menurutnya, jika bisa lebih cepat mengapa itu tidak dilakukan. Bahkan di tahun 2017 lalu ada sekitar Rp78 miliar anggaran tidak terserap yakni di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotim.
“Salah satu kendalanya adalah perencanaan kegiatan yang kurang matang karena terbentur masalah kawasan. Sayang anggaran tidak terserap, karena sektor lain sebenarnya sangat perlu anggaran,” tandasnya.
Jhon menambahkan budaya lambatnya lelang perencanaan ini jangan sampai terulang lagi dalam penyusunan APBD murni Tahun 2018 mendatang.
(drm/beritasampit.co.id)
