JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) rugi karena salah menempatkan orang pada jabatan tinggi di tempat itu.
“Jika yang ditemoatkan orang yang profesional, inovatif, berani mengambil keputusan untuk majukan BUMN, pasti BUMN tidak rugi,” kata pakar ekonomi Rizal Ramli saat mengutarakan dalam
Diskusi Forum Legislasi bertema ‘RUU BUMN, Mencegah BUMN jadi ATM jelang Pemilu 2019’ Di Gedung DPR, Selasa (17/7/2018).
Dia didampingi pembicara Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi, Anggota Komisi VI DPR – Fraksi Gerindra dan Hamdhani Anggota Badan Legislasi DPR , Anggota Komisi VI DPR – Fraksi NasDem.
Menurutnya, agak.mustahil BUMN itu merugi karena monopoli dan oligopoli yang modal pun bersumner dari bank
“Maju tidak BUMN itu tergantung direksinya bagaimana membuat perencanaan yang tepat sasaran. Lah, sskarang yang diletakkan di BUMN orang yang aktivis atau hanya sebagai ganti jasa karena kemenangan oreiden, sehingga tidak begitu ahli mengelola BUMN membuat bukan maju malah mundur,” ujar Rizal.
Lebih parah lagi ada dana dari satu BUMN Dipakai untuk kegiatan presiden. “Saya ingatkan bahaya bagi Jokowi nantinya jika gunakan dana itu karena akan kena KPK,” ujarnya.
Sedangkan Supratman dari Gerindra menambahkan DPR akan membahas RUU BUMN yang ada pasal untuk jabatan direksi BUMN tidak boleh rangkap jabatan, baik bagi pegawai negeri maupun partai politik.
Juga setiap direksi harus melui fit and proper test yang masih dalam pembahasan apakah melalui DPR atau di luar itu, sambungnya
“Kalau saya soal seleksi direksi BUMN itu tidak lewat DPR untuk menghindarkan terjadi negoisasi sehingga menjadi ajang permainan uang,” ujarnya.
Dia juga agak heran jika BUMN merugi seperti Garuda dan lainnnya. Penyebabnya karena yang ditempatkan orang yang kurang profesional.
Hamdhani, Anggota DPR dapil Kalteng, menambahkan dia tidak sependapat jika fit and proper test direksi BUMN lewat DPR karena BUMN itu jumlah 111 buah sehingga tidak ada waktu untuk anggota DPR melalsanakan itu mengingat waktu sudah padat untuk rapat kerja dan msmbahas RUU jadi UU.
Lebih baik dibentuk badan untuk seleksi itu.
“Kami dari Partai NasDem msmantau orang yang akan dipilih jadi direksi.BUMN agar benar profesional dan tidak rangkap jabatan. Juga tidak dijadikan ATM oleh siapapun,” ujarnya.
(jan/Beritasampit.co.id)
