JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Saddam Al Jihad menegaskan seluruh cabang-cabang HMI seluruh Indonesia menjaga kesakralan khittah independensi organisasi, dan tidak terjebak pada politik praktis.
Apalagi, kader HMI ikut relawan pendukung calon presiden dan wakil presiden.
“HMI adalah organisasi perkaderan, bukan mengurusi politik sehingga tidak ada alasan bagi semua kader ikut terlibat dalam relawan pemenangan dukung mendukung urusan pilpres,” ucap Saddam dalam rilisnya yang diterima beritasampit.co.id, Minggu (2/9/2018).
Dia memperingatkan agar seluruh kader aktif tidak melibatkan diri dalam pusaran politik kepentingan. Program HMI untuk menyikapi pemilu, lanjut Saddam sangat jelas yaitu membentuk relawan pemantau pemilu demi terciptanya demokrasi yang sehat, jujur, adil dan transparan.
Bahkan PB HMI telah terakreditasi oleh Bawaslu RI sebagai pemantau dengan sertifikat bernomor 009/BAWASLU/VIII/2018.
“Kepentingan HMI bagaimana pemilu berjalan aman, jujur dan adil. Makanya kami mengkampanyekan tagar dua ribu sembilas HMI kawal demokrasi (#2019HMIKawalDemokrasi). Itu hashtag politik kebangsaan kami. Tidak ada tagar lain yang dikonsepsikan HMI. Yang kami kedepankan adalah kaderisasi,” ujarnya.
Menurut Saddam, sudah jelas tidak etis secara keorganisasian apabila ada kader yang punya nuansa tendensius politik kepentingan politik golongan tertentu.
“Jelas menciderai organisasi HMI dan bagi kader yang masuk dalam kategori itu bisa berpeluang dikenakan sanksi karena secara moral menabrak independensi HMI,” pungkasnya.
(rilis PB HMI for beritasampit.co.id)
