SAMPIT – Miris mendengar nasib para murid Sekolah Dasar Negeri 1, Desa Pahirangan, yang terletak di Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Para murid yang tinggal jauh dari perkotaan ini dinilai tidak mendapatakan pendidikan yang layak oleh oknum guru atau tenaga pendidik yang mana sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurut, Abadi SH, mantan Kepala Desa Pahirangan, Rabu (24/10/2018) tadi siang, para murid di desa tersebut terkendala pendisplinan proses belajar mengajar, maupun lepas kontrol dari pihak sekolah. Sehingga selalu ditemukan setiap hari ada saja murid yang keluar sekolah pada saat masih jam belajar.
Bukan itu saja, menurutnya kurang aktifnya tenaga pendidik di desa tersebut juga berdampak terhadap menurunnya semangat belajar para murid di sekolah tersebut. “Sesuai dengan fakta yang kami ketahui selama ini, maupun informasi dari masyarakat, yang aktif melaksanakan tugasnya mengajar hanya tenaga honorer sekolah saja. Sedangkan tenaga guru yang ASN atau PNS jarang hadir, dan jarang ada di tempat. Ini sangat kami sayangkan,” ungkap Abadi.
Sedangkan menurutnya, fasilitas rumah guru yang mana seharusnya di tempati oleh para guru tersebut sudah tersedia sebanyak dua unit dan sudah dibangun sejak lama. Namun oknum guru PNS tersebut tidak bersedia tinggal di desa, dengan alasan yang tidak jelas.
“Satu orang pulang-pergi dari KM 30 Desa Tangar, sementara guru (RO) yang satu ini sejak awal mengajar di SDN 1 Pahirangan ini memang jarang aktif karena pada saat saya masih menjadi Kades, sudah pernah 2 kali melayangkan surat laporan ke Pihak Sekolah atas hal ini,” timpalnya.
Abadi juga meminta agar pihak Dinas Pendidikan Kotim, benar-benar melakukan pengawasan terhadap Guru PNS, termasuk kepala sekolah yang mana dinilai hanya meraup keuntungan menerima gajih namun efektifiasnya dalam mendidik putera dan puteri daerah ini tidak sesuai dengan sumpah janji jabatannya.
“Hal ini terjadi setelah pergantian kepala sekolah, jelas dampaknya besar yakni menurunnya kualitas pendidikan karena kurangnya pengawasan anak muri, hari ini saja sekitar jam 9 tadi pagi, masih ada murid yang berkeliaran di luar wilayah Sekolah, pada sudah di pagari agar pada jam sekolh tidak ada lagi murid yang berkeliaran tanpa izin guru,”Tukasnya
Abadi juga meminta kepada Bupati Kotim agar Dinas rerkait memperhatikan hal ini dan menindak oknum-oknum PNS yang tidak epektif dalam memberikan kontribusinya kepada daerah ini. “Karena kami di desa berhak merasakan perlakuan yang sama dengan desa lain maupun kota untuk bisa memperoleh pendidikan yang selayaknnya,” tutupnya.
(drm/beritasampit.co.id)
