Bank Kalteng Harus Menjadi Garda Terdepan

    PANGKALAN BUN – Kepala Otorita Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah, B Iwan Tri Handoko, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelontorkan dana kesemua usaha perbankan di kabupaten/kota untuk Provinsi Kalteng. Namun saat ditanya beritasampit.co.id kenapa harus semua perbankan, padahal Kalteng memiliki bank sendiri yakni Bank Kalteng. Apakah Bank Kalteng bisa menjadi prioritas dalam program OJK ?.

    “Oh, iya nanti Bank Kalteng juga harus menjadi garda terdepan meningkatkan produk keuangan perbankan kepada masyarakat.Tapi tentunya karena masyarakat yang membuka UMK dan UMKM sangat banyak tidak mungkin kita,hanya menunjuk satu bank saja,” kata Kepala OJK Provinsi Kalteng B Iwan Tri Handoko,saat dikonfirmasi beritasampit,usai acara Pengukuhan TPAKD oleh Bupati Kobar Hj.Nurhidayah Rabu (12/12/2018).

    Menurut B Iwan, pengukuhanTim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kabupaten Kobar yang kedua di Provinsi Kalteng setelah Kotim, dilatarbelakangi oleh strategi keuangan inklusif yang ditetapkan oleh Presiden RI. “Dan nantinya pihak perbankan bisa masuk pada sektor UKM dan UMKM masyarakat pelosok desa tertentu yang belum dijangkau pihak perbankan.Dan juga sekaligus memerangi para rentenir yang sudah merambah perdesaan,” jawab B Iwan.

    Lanjut B Iwan, TPAKD yang telah dikukuhkan anggotanya terdiri dari kepala dinas dan jajaran petinggi perbankan yang nantinya bisa menjadi suatu tim yang kuat untuk meningkatkan keuangan inklusif di wilayah Kabupaten Kobar. “Oh, kalau masalah hukumnya itu bukan urusan OJK atau Tim karena kami tugasnya antara lain memfasilitasi masyarakat dengan industri keuangan agar lebih mudah mengakses produk-produk perbankan. Apa bila dikemudian hari yang mempermainkan modal usaha dari perbankan, itu urusan bank yang bersangkutan,” tegasnya.

    Kenapa TPAKD melibatkan sejumlah Kepala Dinas, karena lanjut B Iwan ada beberapa dinas yang berhubungan dengan UMK dan UMKM. Seperti Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan. “Nantinya masyarakat yang bergerak dalam tanaman pangan holtikultura dan perkebunan, misal membuka home industri goreng emping,slai pisang dan lainnya oleh TPAKD bisa diarahkan, untuk memanfaatkan produk-produk keuangan perbankan. Demikian juga dalam dinas lainnya seperti perikanan pertanian dan peternakan,” ungkap B Iwan Tri Handoko.

    (man/beritasampit.co.id)